Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/03).
BEKASI – Kemudahan dalam mengurus perizinan dan non-perizinan kini dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bekasi melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah layanan telah tersedia dalam satu gedung sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.
Lahirnya MPP di Kota Patriot tersebut diharapkan dapat memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Dengan pelayanan yang ramah dan mudah ini, juga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi setempat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/03).
“Saya berharap agar MPP Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan, memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia, serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan untuk mengikis anggapan pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, dan tidak pasti. Untuk itu, penyelenggara pemerintahan harus menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani dan aktif, serta memberdayakan rakyat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan publik.
Sebagai kota strategis penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bekasi memiliki peluang tersendiri untuk menarik investor. Oleh karenanya, kemudahan berusaha harus didorong melalui pembangunan MPP.
Menteri Tjahjo juga mengingatkan agar aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat menghadirkan pelayanan dengan mengedepankan keramahan. Dengan penerapan tersebut diyakini dapat menarik minat masyarakat, investor, dan juga calon investor untuk datang ke MPP Kota Bekasi yang diberi nama Grha H. Dudung T. Ruskandi tersebut.
MPP ke-36 di Indonesia ini menerapkan teknologi informasi yang juga sejalan dengan pembangunan sistem perizinan terintegrasi oleh pemerintah. Dengan dibangunnya sistem daring ini dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional.
Menurut Menteri Tjahjo, MPP ke-4 di Jawa Barat ini dihadirkan oleh negara dengan melihat potensi besar daerah untuk mendatangkan devisa, menyerap investasi yang luas, serta mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Prinsipnya, perizinan dan pelayanan dibuat ringkas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat.
Konsep MPP pada dasarnya adalah framework generasi baru pelayanan publik terpadu di Indonesia. Dimana pada generasi pertamanya adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan yang ketiga adalah MPP. MPP lebih progresif karena memadukan PTSA dan PTSP termasuk didalamnya pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu tempat.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan MPP yang berlokasi di Bekasi Trade Center (BTC) Mal lantai ground ini merupakan hadiah hari ulang tahun ke-24 Kota Bekasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah, transparan serta nyaman.
Dilengkapi dengan adanya berbagai fasilitas pendukung seperti mesin antrean, mesin anjungan didukcapil mandiri, tv antrian gerai layanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus, lounge investasi, gerai nikah, juga ada sarana ibadah ruang bermain anak, ruang laktasi, pojok baca, dan coffee corner.“Hal ini untuk mewujudkan kepuasan masyarakat Kota Bekasi dalam pengurusan proses pelayanan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 secara optimal,” ungkapnya.
Pihaknya juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi, kerja keras, dan konsisten. Komitmen tersebut ditunjukan dengan telah didirikannya dua Gerai Pelayanan Publik serta satu MPP Grha H. Dudung T. Ruskandi, sesuai dengan visi Kota Bekasi dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023.
Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan kehadiran pelayanan modern di Kota Bekasi ini dapat menjadi daya tarik investor dan calon investor dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan. Hal tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan investasi dengan jaminan kepastian dan kecepatan dalam proses perizinan yang ada.
Dengan diresmikannya MPP Grha H. Dudung T. Ruskandi ini diharapkan kepada seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMN, dan BUMD yang tergabung dalam MPP ini dapat mengoptimalkan perannya, yakni dengan selalu menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas pelayanan yang dapat dirasakan kemudahan oleh masyarakat kota saya," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa nama H. Dudung T. Ruskandi yang digunakan pada MPP Kota Bekasi dikarenakan nama yang dimaksud merupakan salah satu penggagas unit pelayanan satu atap di Kota Bekasi yang merupakan cikal bakal terbentuknya MPP di Kota Bekasi. (byu/HUMASMENPANRB)
