Peneliti senior ilmu politik LIPI, Siti Zuhro
JAKARTA – Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini sudah terealisir di tiga kota, Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi, mendapat apresiasi dari pakar dan pemerhati pelayanan publik, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
Menurutnya, langkah itu merupakan suatu terobosan yang signifikan dalam upaya terus memperbaiki pelayanan publik di tanah air. “Memang perlu ada terobosan yang sifatnya out of the box,” ujar Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI tersebut dalam percakapan dengan Tim Humas Kementerian PANRB, Senin (18/12).
Bahkan, Siti Zuhro mendorong agar Kementerian PANRB terus melakukan langkah-langkah strategis agar kebijakan itu diterapkan di seluruh daerah di tanah air. Kehadiran tiga MPP di tahun 2017 ini ibarat sebuah kapal yang sudah berlayar ke tengah samudera. “Sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian !” ucapnya lagi.
Dikatakan, pemerintah telah memulai berlayar untuk menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas. Tidak main-main, pemerintah membangun mal pelayanan publik yang didalamnya tersedia berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat bahkan nantinya akan mengintegrasikan sistemnya.
Dengan adanya mal pelayanan publik, menurut Siti Zuhro, masyarakat tidak sekadar mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman dan terpuaskan. “Lebih dari itu, masyarakat diharapkan akan mengapresiasi kerja pemerintah dalam perbaikan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik,” tegasnya.
Pada gilirannya, kalau MPP sudah hadir di seluruh daerah, atau setidaknya di kota-kota besar, diyakini bakal mendongkrak daya saing global maupun perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Setidakya, hal itu berkaca pada Public Service Hall (PSH) di Georgia, yang mampu mengubah iklim berinvestasi menjadi negara yang ramah investasi. Peringkat kemudahan berusaha tahun 2017 negara pecahan Uni Soviet itu berada di peringkat ke-16. Bahkan, dari hasil survei Bank Dunia, peringkat EoDB Georgia tahun 2018 melejit ke posisi 9.
Meski dengan kondisi berbeda, Siti optimis MPP akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kemudahan berusaha. Apalagi dalam tiga tahun peringkat EoDB Indonesia juga terus mengalami lompatan, dari posisi 106 pada 2016 menjadi 91 pada 2017 dan untuk EoDB 2018 di peringkat 72.
Siti tidak menampik kalau MPP yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian pelayanan publik dari daerah dengan berbagai pelayanan publik instansi pemerintah pusat, disebut sebagai model pelayanan terpadu generasi ketiga. Generasi pertama adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan kini MPP.
MPP telah dibangun di Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi, menurut Siti Zuhro, merupakan role model sekaligus dijadikan test case untuk kemanfaatan mal pelayanan publik. Saat ini, masyarakat haus akan pelayanan publik yang baik. Namun jika mal pelayanan publik ini dapat mengobati dahaga masyarakat, maka keberadaannya akan diapresiasi. “Tidak sekedar diakui, tapi diapresiasi,” ujarnya.
Mal pelayanan publik akan mengintegrasikan sistem pelayanan dari beberapa instansi pemerintah. Tampak sulit jika dibayangkan, namun harus dicoba dilakukan. “Sekali layar terkembang, apa yang sudah diperkenalkan Pak Menteri, tidak boleh surut,” ujar wanita kelahiran Blitar tersebut.
Diakuinya, bukan hal yang mudah menyatukan berbagai pemikiran dan mengumpulkan pelayanan di satu tempat. Pasalnya, semua instansi pusat yang memebrikan pelayanan publik merasa bahwa dirinya sudah memberikan pelayanan dengan baik. “Ini merupakan tantangan Kementerian PANRB untuk lebih meyakinkan kepada instansi pusat, baik kementerian/lembaga lain bahwa kehadiran MPP akan lebih memudahkan masyarakat dalam,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian PANRB harus menjemput bola dan terus mendorong agar mendapatkan respon positif dari K/L. Kementerian PANRB mempunyai tugas besar untuk menggerakkan pelayanan publik. Hal ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan campur tangan K/L lain. “Butuh door to door untuk meyakinkan kemenetrian/lembaga agar mau bergabung dan mendukung mal pelayanan publik,” jelasnya.
Untuk melihat efektifitas mal pelayanan publik, Siti Zuhro juga mengatakan perlu dilakukan evaluasi role model paling lama enam bulan pertama setelah dibangun. “Bagaimana prospeknya, sejauh mana kemanfaatannya, dan bagaimana respon dari publik secara luas. Selain itu tentunya harus ada road map yang jelas,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
