Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menyerahkan Penghargaan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (29/03).
PONTIANAK – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta pemerintah kota/kabupaten di wilayahnya untuk menerapkan arahan Presiden terkait perubahan reformasi birokrasi. Perubahan tersebut adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang berdampak.
“Segala upaya perlu kita lakukan untuk mengawal arahan Presiden tersebut dan alhamdulillah Kalimantan Barat juga sudah bergerak untuk menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak, terihat dari indeks pelayanan publik yang terus merangkak naik,” ungkap Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Sosialisasi PEKPPP Tahun 2023 dan Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (29/03).
Diah menyampaikan dengan menciptakan dan menjaga kualitas pelayanan publik yang baik, maka dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Sebagaimana arahan Presiden bahwa birokrasi bukan lagi sekadar tumpukan kertas, namun birokrasi harus mampu bergerak lincah dan cepat.
Untuk menjamin kualitas pelayanan publik, salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil evaluasi, maka dapat diketahui titik-titik lemah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas layanan.
Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022 lalu, Kalimantan Barat mendapatkan nilai IPP rata-rata provinsi sebesar 4,41 dengan predikat Sangat Baik. Sedangkan, untuk IPP kabupaten dan kota terbaik di Kalimantan Barat diraih oleh Kabupaten Sanggau dengan rata-rata 4,46 dan predikat Sangat Baik.
“Nilai IPP di wilayah Kalimantan Barat rata-rata sudah cukup bagus, namun ada beberapa daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan,” lanjut Diah.
Menyambung hal tersebut, Diah menjelaskan bahwa cakupan pelaksanaan PEKPPP tahun 2023 diperluas dimana evaluasi dilakukan pada tiga ruang lingkup pelayanan publik, yakni pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administratif. Untuk itu, PEKPPP tahun ini akan mengevaluasi Dinas Sosial sebagai perwakilan pelayanan barang, RSUD mewakili pelayanan jasa, serta Samsat dan kecamatan mewakili pelayanan administrasi, selain dari Disdukcapil dan DPMPTSP yang telah menjadi lokus sebelumnya.
Percepatan pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan inovasi untuk menjawab tantangan dan melakukan terobosan di bidang pelayanan publik. Dalam lingkup Pemprov Kalimantan Barat pun sudah menginisiasi iklim inovasi melalui gelaran SIVABLIK yang diikuti oleh perangkat daerah di provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Barat. Melalui kompetisi seperti ini maka akan tercipta iklim sehat diantara pelaksana penyelenggara pelayanan publik untuk dapat mengembangkan praktik terbaik dalam melayani masyarakat.
Dalam cakupan nasional, melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar oleh Kementerian PANRB, tercatat dalam rentang 2014-2022, Kalimantan Barat telah menorehkan lima inovasi sebagai Top Inovasi Terpuji dan delapan inovasi sebagai Finalis Top Inovasi.
“Kami berharap SIVABLIK dapat menjadi pemicu munculnya inovasi-inovasi kreatif yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan publik, untuk kemudian diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional atau KIPP yang saat ini juga sedang berlangsung,” jelas Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.
Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian serius di Provinsi Kalimantan Barat. Keseriusan ini dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tidak hanya kepada unit kerja yang dijadikan lokus penilaian tetapi juga seluruh unit kerja di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Barat.
“Melalui evaluasi pelayanan publik dan penyelenggaraan SIVABLIK, diharapkan dapat mendorong untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sehingga pelayanan dirasakan dekat dan berdampak kepada masyarakat serta juga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat,” pungkas Sutarmidji.
Pada kegiatan ini juga diumumkan 20 finalis serta dilakukan penyerahan penghargaan bagi Top 10 Sivablik 2023. Selain itu, juga dilakukan penyerahan Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 serta Penghargaan Top 10 Nilai Harmonis BerAKHLAK. (ald/HUMAS MENPANRB)
