Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam kunjungannya ke Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (24/08).
AMBON – Hasil evaluasi pelayanan publik di Provinsi Maluku belum mendapatkan nilai optimal. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memberikan pendampingan bagi unit pelayanan di Maluku. Nantinya, Provinsi Maluku diharapkan menjadi ‘barometer’ baru untuk wilayah Indonesia Timur.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mendorong Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di dalamnya agar mampu berakselerasi, terutama pada masa pandemi saat ini. “Kami mendorong agar Maluku bisa menjadi ‘barometer’ baru untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya di bidang pelayanan publik,” ungkap Diah dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (24/08).
Beberapa poin ditekankan Diah dalam kunjungan yang juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail. Penguatan dan pemahaman terhadap kebijakan pelayanan publik digelorakan dalam pertemuan itu. Diantaranya adalah pembuatan standar pelayanan, maklumat pelayanan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan, serta optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).
"Selain itu, kami juga berharap agar teman-teman di Maluku terus memunculkan inovasi-inovasi pelayanan publik, seperti tahun lalu kota Ambon memiliki inovasi Ambon City of Music. Maka semangat ini agar ditularkan kepada kabupaten dan kota lain di Maluku,” ujar Diah.
Hal lainnya adalah kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan menjadi solusi dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, sudah terdapat 25 MPP di seluruh wilayah Indonesia dan masih akan menyusul lagi puluhan kabupaten dan kota yang sudah berkomitmen untuk membangun MPP di daerahnya. Bahkan dalam waktu dekat, Kota Surakarta akan melakukan peresmian MPP.
Pada kesempatan itu, Murad Ismail menyampaikan visi misi pembangunan Maluku tahun 2019-2024 adalah Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan. “Itu merupakan konsep dasar yang harus diimplementasikan sebagai wujud janji kepada masyarakat Maluku dalam upaya perbaikan pelayanan dasar,” jelas Murad.
Murad menggarisbawahi beberapa hal yang perlu dilakukan secepatnya, yakni mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk program jangka panjang dan menengah pembangunan dalam lima sektor, yaitu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perikanan, serta ekonomi daerah.
Pada pendidikan, yang telah dilakukan Pemprov Maluku adalah peluncuran situs Maluku cerdas. Situsini menggunakan aplikasi Microsoft 365 sekaligus membuka Training of Trainers (ToT) bagi 395 guru SMK dan SMU se-Maluku melalui rapat virtual.
Dengan peluncuran situs ini diharapkan akan mempermudah akses informasi, memperpendek rentang kendali, menjadi pusat sumber belajar, memudahkan mekanisme kontrol dan pengendalian program, menghindari inefisiensi dan praktik bad governance. "Sehingga tercipta pelayanan prima berbasis budaya mutu yang secara evolutif akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku secara berkelanjutan,” pungkas Murad. (don/HUMAS MENPANRB)
