JAKARTA – Jelang pelaksanaan evaluasi zona integritas (ZI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengadakan sosialisasi terkait mekanisme penyelenggaraan evaluasi tersebut. Instansi pemerintah yang mengusulkan ZI akan mendapatkan penjelasan secara menyeluruh terkait fokus, tahapan, serta timeline evaluasi ZI dan survei online ZI-RB tahun 2020.
“Sosialisasi ini juga akan menjadi menjadi wadah interaktif bagi Tim Penilai Internal instansi pengusul ZI terkait implementasi mekanisme penilaian ZI,” ujar Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara saat ditemui beberapa waktu lalu di Jakarta.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB. Dua narasumber dari Kedeputian bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB dijadwalkan hadir untuk memaparkan materi terkait evaluasi ZI 2020.
Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan unit kerja pada instansi pemerintah. Pembangunan ZI ini berfokus pada kepuasan masyarakat sehingga dalam proses penilaiannya tidak hanya dinilai tim penilai internal dan nasional, namun juga memperhatikan hasil dari survei online dengan melibatkan masyarakat.
Kementerian PANRB perlu memastikan apakah instansi pemerintah yang diusulkan dalam pembangunan ZI tersebut benar-benar menerapkan budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga layak mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Masyarakat yang merasakan langsung pelayanan dari unit kerja yang diusulkan. Untuk itu, survei online dengan melibatkan masyarakat perlu dilakukan,” ujarnya.
Dimoderatori oleh Koordinator Perencanaan Kinerja dan Anggaran Agusdin Muttakin, sosialisasi akan dimulai dengan pemaparan tentang mekanisme evaluasi ZI. Materi ini akan dibawakan oleh Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara.
Diskusi akan dilanjutkan dengan materi tentang mekanisme survei online ZI-RB. Sesi ini akan diisi oleh Sub-koordinator Perumusan Kebijakan Pengawasan Canggih Hangga Wicaksana. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait materi sosialisasi pada akhir sesi pemateri masing-masing.
Tahun ini instansi pemerintah yang mengusulkan pembangunan ZI meliputi 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota, dengan total keseluruhan mengusulkan sebanyak 3.691 satuan/unit kerja layanan. Oleh karena itu, untuk penyeragaman persepsi atas pelaksanaan evaluasi dan survei, maka diperlukan kegiatan sosialisasi bersama dengan seluruh instansi pengusul ZI.
Sosialisasi ini akan dihadiri oleh peserta dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan total peserta kurang lebih 500 orang (via Zoom meeting). Disamping itu, acara akan ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube Kementerian PANRB sehingga bisa disaksikan oleh seluruh unit kerja yang diusulkan ZI. (rum/HUMAS MENPANRB)
