Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menerima penghargaan dari Menteri PANRB Rini Widyantini pada SAKIP dan ZI Awards 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
JAKARTA – Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat hadir dari komitmen untuk mendobrak perubahan-perubahan konkret yang dimulai dari unit kerja terkecil di instansi pemerintah.
Perubahan nyata ini salah satunya diejawantahkan melalui implementasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja. Manfaatnya, setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur dampaknya dengan baik sehingga setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan.
Sejalan dengan itu, Zona Integritas (ZI) menjadi predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya melakukan evaluasi AKIP untuk mengukur kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan bagi instansi pemerintah. Zona Integritas pada satuan dan unit kerja di instansi pemerintah pun dievaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam mereform unit kerja menjadi unit kerja yang memiliki integritas, kinerja tinggi, dan memiliki pelayanan publik yang prima.
Pada evaluasi ZI di tahun 2025, 204 unit kerja memperoleh predikat menuju WBK dan 108 unit kerja memperoleh predikat menuju WBBM. Kementerian Hukum menjadi salah satu Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak di Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan saat ini kementerian yang dipimpinnya terus berbenah dalam reformasi birokrasi di bidang hukum. Ia beserta jajaran memastikan perencanaan dan penganggaran semakin berorientasi pada hasil dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus melakukan bertransformasi. Kami sampaikan agar Kementerian Hukum bisa menjadi laboratorium Kementerian PANRB terkait dengan reformasi birokrasi,” ujar Supratman dalam SAKIP dan ZI Awards 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Supratman mengungkapkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Hukum terus digalakkan di semua area, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. Ia pun menilai bahwa digitalisasi dalam birokrasi berperan penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan penyederhanaan prosedur layanan.
“Mulai dari perencanaan anggaran, analisis beban kerja, sampai kepada outcome-nya harus betul-betul diperhatikan. Termasuk manajemen talenta di Kementerian Hukum, tidak ada anak emas. Siapa yang berprestasi, yang punya kapasitas dan inovasi, kita beri penghargaan,” imbuhnya.
Tidak hanya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pun turut menjadi Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menguraikan dalam mendorong budaya kinerja dan integritas yang berkelanjutan di Kementerian Imipas diperlukan berbagai instrumen dengan pendekatan yang berbeda.
“Ketika kami ada di sektor privat, BUMN, banyak instrumen untuk mendorong kinerja. Ketika kami ada di public sektor, tentu ada aturan-aturan main atau keterbatasan, tetapi itu tidak menutup atau pun menahan semangat kami beserta seluruh jajaran dari Menteri, KUPT sampai pegawai di seluruh pelosok untuk berkinerja,” jelas Silmy.
Silmy mengungkapkan Zona Integritas mendorong komitmen dan tanggung jawab Kementerian Imipas dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.
“Dengan program seperti ini memacu kinerja para anggota, para pimpinan UPT, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat di Indonesia. Baik itu program digitalisasi maupun juga hal-hal yang menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan,” pungkas Silmy. (del/HUMAS MENPANRB)
