Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Seoul, Republik Korea, Kamis (22/09).
SEOUL – Tidak hanya mengikuti pelatihan di Negeri Ginseng, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa juga berkesempatan mengunjungi berbagai instansi pemerintah di Republik Korea. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat praktik baik digitalisasi pelayanan publik, khususnya penanganan pengaduan, yang dilakukan oleh Negeri Ginseng tersebut.
"Kunjungan ke empat instansi di Republik Korea ini adalah untuk mendalami platform GOV.KR serta portal e-People yang merupakan pelayanan publik digital bagi masyarakat Korea Selatan. Sebagai praktik baik, tentunya ini menjadi masukan yang sangat baik bagi pengembangan SP4N-LAPOR! milik Indonesia," ungkap Deputi Diah di Seoul, Kamis (22/09).
Deputi Diah beserta peserta pelatihan Training Program for Policy-makers Course for Integrated National Complaint Handling System mengunjungi empat instansi Pemerintah Republik Korea. Instansi tersebut adalah Ministry of Interior and Safety (MOIS), Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Seoul Metropolitan Government Citizens' Ombudsman Commission, serta Korea International Cooperation Agency.
Saat berkunjung ke MOIS, Diah mendalami GOV.KR, sebuah platform terintegrasi lintas sektor pelayanan publik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Korea. Platform tersebut diakses secara mobile, dapat menyimpan berbagai dokumen digital, serta dapat meminta dan menerima seluruh informasi layanan yang diperlukan secara real-time.
Platform GOV.KR, lanjut Diah, menjadi contoh yang sangat penting dan relevan. Hal ini sejalan dengan sedang dikembangkannya rancangan Portal Pelayanan Publik yang diharapkan dapat diluncurkan pada tahun 2024.
Bertolak ke Anti-Corruption and Civil Rights Commission, delegasi Indonesia mempelajari portal e-People yang merupakan portal aspirasi dan pengaduan masyarakat Korea Selatan. Sejak diluncurkan pada tahun 2003, e-People mengalami banyak perkembangan hingga kini selain menyampaikan pengaduan, juga sebagai tempat untuk diskusi mengenai kebijakan, permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan kreatif untuk perbaikan kebijakan publik.
"Kami mempelajari bagaimana proses bisnis e-People dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi yang ada di negara ini. Tentu hal tersebut menjadi masukan bagi perbaikan SP4N-LAPOR!, terutama yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, mal-administrasi pelayanan publik, atau tindakan korupsi di Indonesia," lanjut Diah.
Dalam kunjungannya ke Seoul Metropolitan Government Citizens' Ombudsman Commission, Diah bersama peserta pelatihan mendapatkan gambaran bagaimana ibu kota Republik Korea sebagai kota terbesar mampu mengelola dan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat, terutama pada pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyakarat. Diah berharap kunjungan tersebut dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama keduanya antara dua belah pihak.
Terakhir, saat berkunjung ke KOICA, Diah menyampaikan terima kasih dari Indonesia untuk KOICA yang telah bekerja sama dengan UNDP dalam mengembangkan, meningkatkan, dan menyempurnakan kualitas pengelolaan pengaduan di Indonesia melalui SP4N-LAPOR!. Diah juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Indonesia terus dapat menjalin kerja sama dengan KOICA untuk mewujudkan pengelolaan pegaduan yang berkualitas, dengan respon dan solusi cepat serta terpercaya untuk masyarakat Indonesia.
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini menyatakan bahwa Pemerintah Republik Korea telah berhasil mewujudkan transformasi digital secara komprehensif dan menerapkan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya di bidang pelayanan publik. Dirinya berharap agar peserta pelatihan dapat mengambil ilmu bermanfaat sebaik-baiknya sebagai langkah dan upaya tranformasi digital dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Harapannya, agar pengetahuan baru dari praktik baik di Republik Korea ini dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi pelaksanakan digitalisasi dalam pelayanan publik, khususnya bagi perbaikan dan penerapan SP4N-LAPOR!," pungkas Diah. (ald/HUMAS MENPANRB)
