Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membuka acara Festival Inovasi Desa Jawa Timur Tahun 2022, di Alun-alun Kabupaten Madiun, Rabu (07/12).
MADIUN – Budaya inovasi dikalangan pemerintahan terus digaungkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas ke berbagai daerah. Di Kabupaten Madiun, Menteri Anas mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus berani keluar dari rutinitas agar bisa menciptakan inovasi pelayanan publik yang membawa perubahan besar.
Sedikitnya ada tiga kunci dalam membenahi pelayanan. Kunci itu adalah komitmen, kolaborasi lintas sektor, serta memiliki sumber daya manusia yang andal. "ASN harus mengubah pola pikir, memiliki wawasan dan pengetahuan global, tidak lagi berpikir pada rutinitas semata. Budaya inovasi harus digaungkan," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Festival Inovasi Desa Jawa Timur Tahun 2022, di Alun-alun Kabupaten Madiun, Rabu (07/12).
Di kabupaten yang berjuluk Kota Pecel itu, Menteri Anas kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar birokrasi tidak boleh rumit. Pekerjaan birokrasi harus cepat dan dinamis karena birokrasi kini tidak hanya sekadar tumpukan kertas.
Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PANRB juga telah menjalankan reformasi birokrasi (RB) tematik. Menteri Anas menjelaskan, RB tematik terbagi menjadi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden. Percepatan program prioritas Presiden terbagi dua, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.
"Dengan adanya birokrasi yang berdampak, tentunya masyarakat juga dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah. Salah satunya adalah dengan kemudahan akses," imbuh Menteri Anas.
Menteri Anas juga mengapresiasi komitmen dan kerja keras para pimpinan beserta seluruh seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah aktif berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Tentu masih banyak yang perlu kita benahi karena pelayanan publik adalah sesuatu yang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sejak Juli 2021 di Jawa Timur sudah tidak ada lagi status desa tertinggal. Jawa Timur juga memiliki desa mandiri sebanyak 1400. Jumlah tersebut merupakan tertinggi Nasional.
Dengan inovasi pelayanan publik, Khofifah berharap birokrasi semakin efektif, efisien, dan semakin meningkatkan kepercayaan publik. "Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya mencari best practice dari berbagai kabupaten/kota. Kemudian, referensi dari berbagai inovasi kabupaten/kota akan terus dilakukan pendalaman secara detail agar direplikasi di tempat-tempat lain," ujarnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
