Menteri Asman dalam acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Tahun 2017, di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu, (20/12).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia selama tahun 2017. Hasil yang telah dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan dampak dari reformasi birokrasi di kementerian ini.
Hal itu dikatakan dalam acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Tahun 2017, di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu, (20/12). Dikatakan, ada tiga capaian yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM yang patut menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya.
Pertama Kementerian Hukum dan HAM termasuk kementerian yang paling aktif melakukan koordinasi dalam kaitan dengan penataan SDM ASN. "Sistem rekrutmen CPNS di Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan baik. Sistem ini menjadi bahan pembelajaran kami untuk memperbaiki sistem rekrutmen di kementerian lain," ujarnya.
Yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM juga aktif melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangannya. "Upaya juga dilakukan dengan mendukung upaya kami mendirikan Mal Pelayanan Publik. Keikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sangat diapresiasi oleh masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Menteri Asman juga menghimbau agar keikutsertaan ini diperluas di Surabaya dan Banyuwangi, karena di kota ini juga terdapat Mal Pelayanan Publik, yang bisa dimanfaatkan menjadi tempat memberikan pelayanan keimigrasian, tambahnya.
Capaian yang ketiga, Kementerian yang dipimpin Yasona Laoly menjadi pelopor pengintegrasian data kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM dengan data kepegawaian nasional yang dikelola oleh BKN. "Dengan pengintegrasian ini, berbagai pelayanan kepegawaian akan cepat dapat diselesaikan, karena memiliki sistem aplikasi yang sama dengan aplikasi yang digunakan oleh BKN," terangnya.
Menteri Asman menambahkan, Kemajuan lain yang sudah diperoleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu di bidang pelayanan keimigrasian terkait dengan pelayanan paspor. Menurutnya, para pengguna pelayanan permohonan paspor sangat mengapresiasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses penyelesaian, dan mendorong transparansi. "Saya ikut berbangga dengan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM," lanjut Asman.
Pencapaian ini merupakan upaya kerja keras yang menguras waktu dan tenaga serta biaya. Tetapi kita merasa puas jika hasilnya memberikan makna bagi penyelesaian tugas negara, bagi kepentingan masyarakat dan bagi kepentingan para pegawai semua, Menteri Asman juga berharap, kemajuan yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM mampu mendorong perbaikan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (dit/HUMAS MENPANRB)
