Menteri PANRB Asman Abnur memberikan arahan pada acara kick off evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (28/09).
YOGYAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). "Dengan SAKIP, kami mendesak instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat/hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan," ujar Menteri PANRB Asman Abnur memberikan arahan pada acara kick off evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (28/09).
Sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 18 September 2017 lalu, setiap instansi pemerintah harus fokus pada hasil yang memberi manfaat pada masyarakat, bukan sekedar melaksanakan program semata. Pemerintah tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran, tapi sudah memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, melalui SAKIP, juga mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi.
Tidak dipungkiri, masih banyak manajemen kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai harapan. Untuk memperbaiki performance manajemen tersebut, Indonesia membutuhkan pemikiran baru yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Untuk itu, Kementerian PANRB mengajak Pakar Performance Based Management dari Victoria University of Wellington Prof. Evan M. Berman, untuk melihat pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta serta melihat langsung pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. "Prof. Evan bisa melihat langsung apa yang terjadi di Indonesia," ujar Menteri.
Menteri Asman mengatakan Evan secara khusus diundang untuk memberi masukan terkait percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya pelaksanaan manajemen kinerja instansi pemerintah. Selain itu, ia juga akan mengkritisi kebijakan ada di Indonesia.
Kemarin, Evan telah mendengarkan pemaparan dari Seluruh Pemda di Provinsi DIY. Dirinya akan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan manajemen kinerja yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan Akuntabilitas Kinerja Provinsi DIY sangat luar biasa, dengan perolehan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang lebih baik dibandingkan daerah lain.
Menurut Evan, aplikasi e-performance based budgeting yang telah diterapkan di DIY, sama bagusnya dengan berbagai aplikasi yang ada di negara lain. "Ini bukan masalah canggihnya aplikasi, tapi kemamouan SDM untuk memanfaatkan aplikasi," jelasnya.
Dikatakan, yang selanjutnya dipikirkan adalah crosscutting atas prioritas yang kompleks. Kita harus mengatur kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia. "Namun, apa yang telah dilakukan adalah world class," ujarnya.
Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa kompleksitas di Indonesia sangat tinggi. Untuk itu, dasar teori juga harus berbeda dengan daerah lain karena kondisi yang berbeda.
Pada kesempatan itu, dilakukan launching buku hasil karya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yakni "Meretas Jalan Menuju Tata kelola Pemerintahan yang baik”. Menurut Sultan, untuk mewujudkan akuntabilitas butuh proses panjang. "Kita harus melakukan perubahan yang fundamental," ujarnya.
Menteri Asman mengatakan bahwa buku ini dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah daerah lainnya untuk perbaikan tata kelola pemerintah. Hadir dalam acara tersebut Bupati dan Walikota di lingkungan di Provinsi DI Yogyakarta, Staf Khusus Bidang Hukum Kementerian PANRB Noviantika Nasution, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian PANRB Indra Gobel. (rr/HUMAS MENPANRB)
