Menteri PANRB Azwar Anas saat kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/09).
BOGOR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya keberlanjutan dalam menyediakan pelayanan publik. Ia menyoroti pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tidak boleh surut setelah diresmikan.
Dalam kunjungannya ke Kota Bogor, ia ingin memastikan pelayanan yang disediakan dalam MPP tetap berjalan baik. “Sustainability ini penting karena banyak MPP, setelah diresmikan menurun,” ujar Menteri Azwar Anas saat kunjungannya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/09).
MPP Kota Bogor dikenal dengan sebutan Grha Tiyasa yang diresmikan pada 26 Agustus 2019. Di awal MPP ini berdiri, sebanyak 14 instansi menyediakan 145 layanan. Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, jumlah layanannya bertambah menjadi 167 layanan yang disediakan 16 instansi.
Menteri Anas mengapresiasi MPP Kota Bogor yang juga menyediakan pelayanan dari tingkat provinsi. “Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke provinsi untuk mendapatkan layanan,” tuturnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan hadirnya MPP dinilai mampu memberikan manfaat kemudahan bagi masyarakat terutama dalam mengurus administrasi dan perizinan. "Ini akan menjadi bagian pioritas supaya ada pengintegrasian pelayanan," ungkapnya.
Ia mengaku masih mencari cara untuk memberikan afirmasi dan dukungan agar pemeritah daerah bersedia untuk membangun MPP. Ketersediaan MPP di masing-masing daerah sangat bergantung pada bagaimana kepala daerah melihat MPP. “Saya akan meyakinkan kepala daerah bagaimana MPP itu bisa jadi legacy,” tegasnya.
Menteri Anas menjelaskan dengan adanya MPP, masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan layanan dalam satu tempat. Warga tidak lagi pindah dari kantor ke kantor. MPP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan.
Saat ini, Kementerian PANRB terus mendorong agar kemudahan mendapatkan pelayanan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia melalui MPP. Hingga saat ini, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. (dit/HUMAS MENPANRB)
