Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah), Gubernur Jawa Barat Riwan Kamil (kiri), dan Pemred detik.com Alfito Deannova Ginting (kanan), dalam acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Provinsi Jabar, Jumat (09/06).
BANDUNG – Implementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik terus digencarkan. Kali ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk fokus dalam menyukseskan penerapan RB Tematik yang diantaranya fokus untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan investasi.
"Sekarang reformasi birokrasi kita fokuskan tidak lagi hanya mengurusi masalah tata kelola yang cenderung administratif, tapi kita arahkan mengejar dampak yang dirasakan rakyat, diantaranya soal kemiskinan," ujar Anas saat forum bersama Gubernur Jabar dan Pemkab/Pemkot se-Jabar, Jumat (09/06).
Anas menegaskan saat ini ada empat fokus RB Tematik sesuai arahan Presiden Jokowi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
“Dengan fokus pada dampak yang dirasakan rakyat, reformasi birokrasi tidak akan lagi terjebak pada laporan dan tumpukan kertas. Bayangkan dulu kalau nilai reformasi birokrasinya mau bagus harus mengisi 259 pertanyaan dan meng-upload ribuan dokumen. Jadi kita terjebak pada kertas dan administrasi. Nah, sekarang kita fokus langsung ke indikator dampak, diantaranya soal kemiskinan, investasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri dari APBN/APBD,” papar Anas.
Mantan Kepala LKPP tersebut menilai bahwa Provinsi Jawa Barat dapat menjadi role model dalam penerapan RB Tematik, khususnya di bidang digitalisasi. Namun, Anas menegaskan bahwa digitalisasi tidak menciptakan aplikasi baru.
"Tapi digitalisasi tidak sama dengan aplikasi. Saya tekankan juga, tidak semua masalah warga harus dijawab dengan aplikasi baru. Dan dalam ini konteks ini kami pilih Jabar, karena Jabar kuat digitalisasinya, dan ke depan saya yakin bisa ada interoperabilitas dengan integrasi layanan dan pertukaran data yang mudah,” jelas Anas.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kebijakan terkait reformasi birokrasi harus adaptif dengan dinamika global yang semakin cepat. "Tidak ada kata berhenti dalam reformasi birokrasi karena birokrasi harus merespons dinamika zaman, merespons perubahan di masyarakat," ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menuju birokrasi digital, di mana segala hal yang rutin akan digantikan oleh mesin. Dengan memanfaatkan teknologi, dia mengajak pemkab/pemkot di Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan arahan Presiden terkait fokus reformasi birokrasi.
Selanjutnya, Ridwan Kamil menyampaikan dukungannya dalam menyukseskan RB Tematik di Provinsi Jawa Barat. "Mudah-mudahan inspirasi dari daerah kami bisa menginspirasi kebijakan nasional, saya mendukung RB tematik insyaallah lahir batin kita sukseskan," pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)
