Menteri PANRB Rini Widyantini saat Courtesy Meeting dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, di Seoul, Kamis (21/5/2026).
SEOUL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, birokrasi unggul merupakan fondasi utama keberlangsungan peradaban dan tata kelola negara modern, karena kapasitas negara yang kuat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, kualitas layanan publik, kepercayaan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Birokrasi tidak hanya menjadi mesin administrasi pemerintahan, tetapi juga penggerak utama kemajuan bangsa dan daya saing negara.
"Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus terus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi layanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan kolaboratif," ujarnya dihadapan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Ali Andika Wardhana, Seoul, Kamis (21/5/2026).
Menteri Rini menjelaskan, dalam arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa reformasi birokrasi harus membuat pemerintah lebih responsif dan hadir untuk rakyat, serta pentingnya ASN yang disiplin, berintegritas, dan kompeten.
"Transformasi birokrasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas perbaikan administrasi, melainkan sebagai transformasi pemerintahan secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata," ungkapnya.
Menteri Rini mengatakan, reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, pembangunan SDM aparatur yang profesional dan adaptif, manajemen kinerja yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital pemerintah. Seluruh langkah ini, lanjutnya diarahkan untuk memastikan birokrasi mampu mendukung pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.
"Melalui kebijakan yang lebih presisi, layanan yang lebih tepat sasaran, dan keputusan yang lebih responsif hanya dapat terwujud jika layanan terintegrasi dan dikelola dengan baik," imbuhnya.
Keberhasilan program prioritas pemerintah saat ini, lanjutnya sangat ditentukan oleh penguatan collaborative and network governance. Menurutnya, kompleksitas tantangan pembangunan menuntut respons yang cepat, terpadu, dan lintas sektor, terutama karena semakin banyak shared outcome yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan, bukan bekerja secara sendiri-sendiri.
Maka dari itu, ASN perwakilan RI memiliki peran strategis sebagai wajah negara dan garda terdepan pelayanan publik bagi WNI maupun mitra internasional. Dengan semangat melayani negeri, menghubungkan dunia, dan membangun kepercayaan untuk Indonesia maju, ASN Perwakilan RI tidak hanya membawa nama institusi, tetapi juga membawa harapan dan kepercayaan bangsa.
"Pendekatan ini menjadi kunci dalam membangun layanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak nyata, termasuk dalam penguatan ekosistem layanan WNI di luar negeri melalui sinergi Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, Kesehatan, Komunikasi dan Digital, serta berbagai instansi terkait lainnya," ungkapnya.
Menteri Rini berpesan agar KBRI di Seoul untuk melayani masyarakat dengan hati. Karena pelayanan publik pada akhirnya adalah tentang bagaimana negara hadir bagi masyarakatnya. Kedua, bekerja dengan inovasi, ketiga, berkolaborasi untuk Indonesia, dan terakhir, menghubungkan Indonesia dengan dunia.
"Saya berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun pemerintahan digital yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tutupnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
