Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Wakil Kepala BIN I Nyoman Cantiasa di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/01).
JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN) adalah institusi pertama yang harus beradaptasi tantangan yang disajikan oleh teknologi digital yang terus berkembang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Kepala BIN I Nyoman Cantiasa bertemu untuk membahas peluang penguatan intelijen digital di tengah upaya transformasi yang terus dikebut Pemerintah Indonesia.
“Kita mengapresiasi terobosan yang BIN kerjakan, semoga tata kelola dan proses bisnisnya akan semakin terdigitalisasi dengan baik. Saya memahami banyak informasi yang harus BIN jaga karena terkait rahasia dan keamanan, tapi semoga akan ada inovasi dan pengembangan kerja-kerja BIN dengan digitalisasi ke depan,” ujar Menteri Anas usai bertemu dengan Wakil Kepala BIN di Jakarta, Kamis (18/01).
Selain membahas transformasi digital, Menteri PANRB dan Wakil Kepala BIN juga mendiskusikan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) BIN dalam menyambut era intelijen digital. Keduanya menyadari kunci menuju Indonesia Emas 2045 harus ditopang oleh SDM intelijen yang adaptif, unggul, nasionalis, dan menguasai teknologi.
Integrasi antara kemampuan SDM, kemampuan teknis, dan pengusaan teknologi digital akan menghasilkan efektivitas dalam menghalau ancaman intelijen. “Kita membahas bagaimana perbaikan tata kelola yang ada di BIN sudah bagus, kita dorong lagi supaya lebih bagus. Begitu juga terkait kelembagaan, SOTK, dan SDM yang perlu diperkuat terutama terkait dengan talenta digital yang ke depan akan dibutuhkan oleh BIN,” ungkap Anas.
Terkait dengan transformasi digital yang tengah dikebut pemerintah, Wakil Kepala BIN I Nyoman Cantiasa menyebut institusinya siap berkolaborasi dan menjaga kemanan portal dari berbagai ancaman intelijen. BIN juga akan berkontribusi aktif dalam upaya-upaya transformasi digital termasuk di dalam tubuh BIN.
“Kami sedang memilah apa yang bisa kami sumbangkan pada upaya-upaya transformasi digital tanpa harus membahayakan rahasia negara dan informasi intelijen,” tuturnya.
Seperti diketahui dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Presiden menekankan sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini.
Kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini.
Keempat, perlindungan data pribadi. Langkah selanjutnya adalah koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.
“BIN siap mendukung terobosan dan program pemerintah yang diusung Kementerian PANRB terkait digitalisasi. Kami juga siap berkontribusi sesuai tupoksi kami pada 9 layanan prioritas dan portal nasional yang sedang dikebut pemerintah,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
