Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Sapa Mahasiswa Indonesia di ANU, Canberra, Australia, Selasa (17/10).
CANBERRA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memperkenalkan Reformasi Birokrasi Berdampak kepada mahasiswa Indonesia di Crawford School of Public Policy di The Australian National University (ANU). Ia menjabarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kita sekarang fokus pada hilir, mengukur dampak kinerja birokrasi yang dirasakan masyarakat. Kalau dulu fokusnya aspek hulu yang cenderung administratif,” ujar Menteri Anas saat Sapa Mahasiswa Indonesia di ANU, Canberra, Australia, Selasa (17/10).
Presiden Joko Widodo mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Tagline yang diusung Kementerian PANRB ‘bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak’ merupakan penjabaran dari arahan Presiden.
Melalui program reformasi birokrasi tematik atau RB tematik, Kementerian PANRB menunjukkan langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi. RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.
Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
“Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan,” ujarnya.
Menteri Anas mengajak mahasiswa ikut andil dalam menyukseskan RB tematik. “Kami ingin kita bersama-sama memahami bagaimana birokrasi sekarang bekerja,” jelasnya.
Lanjutnya dikatakan, digitalisasi menjadi salah satu program prioritas Kementerian PANRB, salah satunya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE). Saat ini, terdapat 27.000 aplikasi yang tidak terintegrasi. Melalui SPBE, pemerintah mendorong agar seluruh sistem terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang baik sehingga berujung pada meningkatnya kepuasan publik. "Jadi digitalisasi bukan hanya sebatas aplikasi. Tapi lebih dari itu yakni memperbaiki tata kelola proses bisnis sehingga pelayanan akan lebih baik,” sambungnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengajak para civitas academica untuk dapat berinovasi dalam berbagai sektor terutama dalam proses belajar mengajar dengan lebih memanfaatkan teknologi. “Saya juga meminta para mahasiswa khususnya yang berprofesi sebagai ASN bisa mengimplementasikan ilmu yang di dapat di Australia demi mendukung kesuksesan birokrasi Indonesia menjadi berkelas dunia," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas juga menjelaskan bahwa UU ASN yang baru telah disahkan. Tujuh Agenda Transformasi dalam UU ASN, yakni transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Sementara itu dari sisi pelayanan publik, saat ini telah di bangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services). “Hanya dengan menggunakan 1 akun, masyarakat bisa mengakses layanan dimanapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik,” imbuhnya. (dit/rr/HUMAS MENPANRB)
