Menteri PANRB Rini Widyantini pada RTM Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Jumat (14/03/2025).
JAKARTA - Reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi terbaik agar RB dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat.
"Pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Penerapan RB Tematik ini menunjukan hasil yang sangat positif, " ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Jumat (14/03/2025).
RB Tematik merupakan penerapan RB yang fokusnya selaras dengan prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan percepatan program prioritas Presiden, didukung oleh transformasi digital pemerintah. Capaian dampak yang menjadi tema RB Tematik menunjukkan hasil positif di tahun 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi tercatat, angka kemiskinan menurun sebesar 0,97%, dari 9,36 tahun 2023 menjadi 8,57. Selain itu, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 295,3 Triliun, dari 1418,9 Triliun tahun 2023 menjadi 1714,2 Triliun.
"Hasil evaluasi RB tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan selaras dengan peningkatan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan, " tutur Rini.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini, Menteri Rini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurut Rini, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan orkestrasi peran dari berbagai instansi yang terkait untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Penyusunan proses bisnis secara berjenjang sampai level mikro menjadi sangat penting untuk memastikan setiap instansi menjalankan masing-masing tugas dan perannya secara terkoordinasi dengan baik.
Selain itu, diperlukan Grand Design Pengentasan Kemiskinan dan strategi dengan pendekatan target area-based disesuaikan karakteristik wilayah disertai dengan asistensi sesuai tingkatan wilayah. Para stakeholder terkait juga harus memastikan program optimalisasi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui pemadanan DTSEN secara otomasi dan standar.
"Dan yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mewujudkan sistem terintegrasi untuk pengelolaan program perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran," pungkas Rini. (rum/HUMAS MENPANRB)
