Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Seminar Sespimti Polri, di PTIK, Jakarta, Senin (15/10).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, nasib bangsa ke depan ditentukan oleh generasi muda. Untuk itu, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencari aparatur negara berkualitas dan regenerasi kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan global semakin kompleks.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya terpenting bagi sebuah bangsa yang menjadi garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. “Poin utamanya adalah mempersiapkan generasi muda untuk menggantikan generasi tua, yakni generasi yang adaptif dan siap menghadapi tantangan tugas di masa mendatang,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Sespimti Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (15/10).
Bukan hanya di lingkungan ASN, tetapi generasi kepemimpinan di tubuh Polri juga harus siap menghadapi tantangan kebangsaan. Hal itu mengingat dinamika yang berkelanjutan tidak akan pernah berhenti, sehingga menuntut Polri untuk tetap konsisten hadir memberikan keamanan bagi masyarakat.
Dijelaskan, instansi pemerintah saat ini dipimpin oleh generasi Baby Boomer yang lahir pada tahun 1946-1964, dan generasi X yang lahir sekitar pada 1965-1980. “Nantinya, tongkat kepemimpinan akan diestafetkan kepada generasi Y yang lahir sekitar tahun 1981-1993,” imbuh Syafruddin.
Mantan Wakapolri ini berharap kepada generasi penerus Polri yang nantinya menjadi pemimpin bangsa dapat menjalankan democratic policing secara konsisten dan berkesinambungan, dari level atas hingga jajaran pelaksana tugas di lapangan melalui langkah-langkah transformasi ke dalam maupun ke luar institusi. “Bangunlah kemampuan generasi bangsa yang tangguh dalam menjawab setiap tantangan dan dinamika kebangsaan di masa datang. Bangunlah sinergi kemitraan yang kuat dengan seluruh kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperpanjang dan memperluas jangkauan pelayanan keamanan, serta bangunlah prefesionalisme yang mantap,” tegasnya.
Regenerasi kepemimpinan, menurut Menteri Syafruddin, bukanlah hal yang mudah. Kualitas SDM ditentukan sejak proses rekrutmen. “Rekrutmen sebagai bagian awal dalam manajemen SDM pada lingkup internal, “ imbuhnya.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah telah mengumumkan peerimaan CPNS untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Banyaknya formasi yang dibuka ini, difokuskan pada tenaga kependidikan, kesehatan, serta tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan.
Menteri menambahkan, sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS yang bersih, beberapa waktu lalu Kementerian PANRB menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Polri. Ia juga mengapresiasi rekrutmen Polri yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. "Untuk itu saya akan adopsi sistem rekrutmen Polri," ucapnya.
Dikatakan, rekrutmen yang bersih akan menghasilkan kader bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Tak hanya itu, di era digital ini, para abdi negara juga harus bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, pelayanan publik diharapkan dapat lebih efisien dan tidak berbelit. "Pelayanan sekarang butuh cepat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polri. Berdasarkan data, semakin banyak Polda dan Polres yang meningkatkan pelayanannya. Hal ini terlihat dari capaian Zona Integritas, pembentukan mal pelayanan publik di beberapa daerah yang memperlihatkan peran Polri, serta penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Acara itu dihadiri oleh Irwasum Polri Komjen Putut Bayu Seno, Kalemdiklat Polri Komjen Unggung Cahyono, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, dan sejumlah Perwira Tinggi Polri lainnya. (don/HUMAS MENPANRB)
