Menteri Tjahjo Serahkan Penghargaan Top 15 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020

fShare

Tweet

JAKARTA – Pemenang Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (25/11). Sebanyak 15 pemenang ini terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Meski kompetisi dilaksanakan di tengah pandemi ternyata tidak menyurutkan partisipasi peserta yang terdiri dari instansi pemerintah dan unit pengelola pelayanan. Di tahun yang ketiga ini, terdapat peningkatan peserta yang signifikan pada kompetisi yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI (ORI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) CEGAH ini.

Total peserta Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 mencapai 439 instansi. Peserta terdiri dari 237 Instansi Pemerintah (IP) dan 202 Unit Pengelola Pelayanan (UPP). Diah Natalisa, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, mengungkapkan bahwa jumlah peserta tahun ini meningkat sebesar 40,7% dibanding jumlah peserta tahun 2019. Selain itu angka partisipasi IP naik 62 persen, sementara peserta UPP meningkat 27 persen dibandingkan tahun lalu.

“Semua proses sosialisasi, registrasi, presentasi dan wawancara dilaksanakan secara daring. Ini merupakan tantangan yang besar bagi peserta maupun juri. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi antusiasme peserta dan juri di tengah masa beradaptasi kebiasaan baru,” ungkap Diah Natalisa.

Ketua Dewan Juri Azwar Abubakar menilai pelaksanaan wawancara secara daring tidak mengurangi mutu penilaian juri, tetapi justru memicu semua yang terlibat dalam kompetisi untuk mendapatkan cara baru yang lebih luas cakupannya. Sebagai juri yang terlibat sejak awal kompetisi di tahun 2018, Azwar mengakui semakin banyak ragam dan inovasi yang diterapkan peserta. Menurut Azwar awalnya keberadaan kanal LAPOR! hanya untuk pengaduan biasa, namun kini masyarakat dapat memberikan masukan pada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan pelayanan publik. “Prinsipnya ada korelasi kuat antara keterbukaan pemerintah merangkul masyarakat dalam mewujudkan reformasi birokrasi,” ujar Azwar di tengah melakukan proses penjurian, (12/11).

Salah satu anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional juga selaku juri Eva Kusuma Sundari mengatakan banyak peserta kompetisi yang mengolah pengaduan melalui LAPOR! untuk menjadi sumber perubahan bahkan perencanaan bagi pemerintah. “Lima belas pemenang ini sudah merupakan sumber knowledge bagi pembinaan yang akan datang atau bagi pemerintahan baru hasil Pilkada. Tidak perlu mulai dari nol. Mereka bisa mempercepat reformasi birokrasi dari model yang ditemukan oleh para pemenang kompetisi ini,” tutur Eva.

Diah berharap melalui kompetisi ini, dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Harapan kami setelah kompetisi ini, setiap penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan secara ideal, memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkap Diah Natalisa.

Sementara itu, Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn mengatakan Pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menghargai komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. “Saya gembira bahwa kemitraan LAPOR-SP4N! terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan publik untuk semua,” ujarnya.

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik terbuka bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD serta unit pengelola pelayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwakilan, dan perguruan tinggi. Penyelenggaraan kompetisi ini didasarkan kepada Peraturan Menteri PANRB No. 47/2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020.

Perbedaan utama kompetisi tahun ini dibanding tahun lalu adalah adanya penghargaan kategori Outstanding Achievement kepada IP yang telah memiliki platform SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) yang sangat unggul sehingga pernah menjadi pemenang dalam kompetisi tahun 2018 dan/atau 2019.

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 berlangsung pada 14 Agustus - 16 November 2020. Tahapan kompetisi dimulai dengan registrasi dan penilaian mandiri oleh peserta yang berlangsung 14 Agustus - 14 Oktober 2020. Berdasarkan formulir yang masuk, dilakukan proses evaluasi dokumen pada 19-27 Oktober 2020 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Kementerian PANRB, Ombudsman RI, dan KSP. Dari hasil verifikasi tersebut, terpilih 46 peserta terbaik yang terdiri dari enam kategori IP dengan Outstanding Achievement, 30 kategori IP Umum, dan 10 pada kategori Unit Pengelola Pelayanan.

Peserta yang masuk dalam Top 46 mengikuti tahapan evaluasi lanjutan secara daring dengan para dewan juri yang diadakan pada 9-13 November 2020. Dewan juri terdiri dari Azwar Abubakar (Menteri PANRB periode 2011-2014), Adi Prasetya (Wakil Pemimpin Redaksi Berita Satu TV) Meuthia Ganie-Rochman (Akademisi), Eva Kusuma Sundari (Praktisi dan Anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional), dan Sad Dian Utomo (Perwakilan LSM). Setelah melalui tahapan evaluasi lanjutan ini, terpilih 15 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik 2020. (don/HUMAS MENPANRB)

Daftar Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020

1. Kategori Instansi Pemerintah
   1. Outstanding Achievement
      1. Pemerintah Kota Bandung
      2. Pemerintah Kota Semarang
   2. Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Demak
      2. Pemerintah Kabupaten Sleman
   3. Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik
      1. Kementerian Dalam Negeri
      2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   4. Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Pacitan
      2. Pemerintah Kota Surakarta
   5. Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolalan Pengaduan Terbaik
      1. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
      2. Pemerintah Kota Tangerang
   6. Pengelola dengan Aspek Keberlanjutan Terbaik
      1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
      2. Pemerintah Kota Madiun
2. Kategori Unit Pengelola Pelayanan
   1. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
   2. Kantor Pertanahan Kota Bogor
   3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan