JAKARTA – Kementerian Pertanian bertugas melindungi sumber daya alam (SDA) pertanian Indonesia dari ancaman masuknya hama penyakit, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, proses birokrasi yang dilakukan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian pada masa lampau tidak cocok lagi dengan karakter masyarakat saat ini. Sistem karantina tumbuhan, hewan, serta produknya, diperbarui dan terciptalah inovasi Indonesian Quarantine Full Automatic System (IQFAST).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerangkan, selain untuk memperbaiki tata kelola terkait perkarantinaan produk pertanian, fasilitas yang dibangun IQFAST juga dikembangkan dalam kerangka mendorong kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini juga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ekspor, melindungi manusia dari ancaman penyakit zoonosis, serta tentunya dalam rangka perlindungan kelestarian sumber daya alam, baik tumbuhan maupun hewan.
“Dengan IQFAST, pemohon karantina dapat memantau seluruh proses, sehingga jika terjadi masalah dalam prosesnya, dapat segera diatasi,” jelas Syahrul, dalam tahap presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu. Digitalisasi proses karantina ini tentu sejalan dengan konsep e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Publik juga dimungkinkan untuk memonitor proses sertifikasi secara real-time dari awal hingga akhir, termasuk time stamp setiap tahapannya. Adanya e-billing yang terkoneksi dengan Kementerian Keuangan, memudahkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui transfer bank kapanpun dan dimanapun, serta mengurangi potensi pungutan liat atau pungli, suap, dan gratifikasi.
Pada tahap akhir pengguna dapat menggunakan sertifikat elektronik, juga dapat melihat seluruh riwayat pengajuannya sebagai evaluasi internal pengguna. Sertifikat elektronik atau e-cert juga telah terkoneksi dengan negara tujuan ekspor, untuk mempercepat dan memberi kepastian penerimaan komoditas ekspor.
IQFAST juga memiliki fitur prior notice. Dengan fitur ini, seluruh pemangku kepentingan bisa memonitor komoditas pertanian yang akan masuk ke Indonesia, sehingga jika terjadi wabah atau keadaan darurat, dapat diambil tindakan strategis.
Sejak diterapkan pada Februari 2018, IQFAST sebagai one stop service layanan elektronik Barantan membuat big data dan membaginya dalam lima klaster. Klaster penggunaan tersebut adalah front service, third party interface, core service, decision making services, dan backofiice services.
Kemudian pada Agustus 2019, IQFAST memberikan fasilitas atau fitur baru berupa peta komoditas pertanian ekspor iMace (Indonesian Map of Agricultural Commodities Export). Fitur ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengembangan komoditas unggulan ekspor. “Juga memberikan informasi pada masyarakat terkait komoditas potensial ekspor dan negara tujuannya,” ujar Syahrul.
IQFAST dirintis oleh aparatur sipil negara (ASN) Barantan, serta didukung oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dibawah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Sistem ini dibangun bertahap sejak master plan IQFAST ditetapkan pada tahun 2016. Diawali dari perubahan terhadap dasar peraturannya, hingga pelaksanaan penggabungan menjadi satu data center.
Kini, IQFAST diakses sebanyak 2.000 hingga 3.000 lebih user per hari. IQFAST diharapkan bisa meginspirasi masyarakat untuk patuh dan turut melindungi sumber daya pertanian Indonesia, juga mendorong ekspor hasil pertanian.
Syahrul menegaskan, aplikasi besutan ASN Barantan ini mudah diterapkan pada banyak sistem layanan publik sejenis. Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada payung hukum, kejelasan proses, serta komitmen pimpinan. Data center sebagai data utama menjadi poin penting yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai layanan atau informasi sesuai kebutuhan.
Beberapa instansi telah melakukan pendekatan dan knowledge transfer bahkan menggunakan sebagian inovasi IQFAST untuk diterapkan pada layanan publik mereka. “Barantan sebagai inisiator berkomitmen membuka inovasi ini bagi siapapun yang membutuhkan guna mewujudkan percepatan layanan publik di Indonesia,” tutup Syahrul. (don/HUMAS MENPANRB)
