Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) Eko Prasojo usai kegiatan Peresmian MPP Digital Provinsi Jawa Barat serta launching Jabar Electronic Information Asistance (Jelita) 5.6 di Bandung, Senin (12/12).
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan perizinan dan non-perizinan kedalam satu genggaman. Upaya tersebut merupakan langkah Pemprov Jawa Barat dalam melakukan transformasi birokrasi digital yang menawarkan kemudahan dan kecepatan.
“Program reformasi birokrasi ini diarahkan untuk menuju quantum leap reform yaitu reform yang melompat, jadi tidak step by step tetapi melakukan perubahan yang holistic pada waktu yang bersamaan. Ini disebut transformasi birokrasi digital, wujudnya kedepan adalah super app birokrasi yang memberikan pelayanan dalam satu genggaman kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) Eko Prasojo usai kegiatan Peresmian MPP Digital Provinsi Jawa Barat serta launching Jabar Electronic Information Asistance (Jelita) 5.6 di Bandung, Senin (12/12).
Pelaksanaan transformasi digital dinilai tidak mudah karena adanya integrasi baik secara nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan ada yang perlu mengintegrasikan aplikasi yang sebelumnya banyak dilahirkan dengan tujuan memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Oleh karenanya menjadi tugas bersama instansi pemerintah untuk mewujudkan kemudahan. Masyarakat hanya perlu masuk satu pintu sudah bisa memperoleh pelayanan secara terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan hadirnya MPP Digital Provinsi Jawa Barat dan diharapkan juga dapat dilakuan oleh pemerintah daerah lain.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyatakan MPP Digital terwujud karena komitmen tinggi para pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat bersama jajaran untuk mengakselerasi percepatan integrasi layanan. Konsep MPP Digital juga menjadi prioritas Wakil Presiden RI, dimana pada acara launching 26 MPP secara virtual beberapa waktu lalu, Wapres menyampaikan bahwa MPP bisa menerapkan konsep hybrid.
“Jawa Barat sudah menginisasi, dan kita juga memiliki konsep untuk membantu semua kabupaten/kota di Indonesia menerapkan MPP Digital yang saat ini tengah digodok. Dengan terobosan MPP Digital yang luar biasa dari Pemprov Jawa Barat dapat menjadi pilot project awal yang akan disempurnakan,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sesuai dengan arahan Wapres, MPP Digital dapat menjadi alternatif dari berbagai pilihan lainnya, dimana saat ini layanan ada dalam bentuk tatap muka, terdapat juga layanan mandiri, menggunakan digitalisasi, ada juga layanan bergerak dengan menggunakan motor, mobil ataupun perahu. Hal tersebut merupakan cara pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat melalui kemudahan dan jemput bola. (byu/HUMAS MENPANRB)
