Koordinasi daring dengan penyelenggara pelayanan publik di Wilayah III melalui video conference bertajuk Ngulik (Ngobrol Urusan Pelayanan Publik), Senin (27/04).
JAKARTA – Untuk menjamin kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Pelayanan Publik menyelenggarakan koordinasi daring dengan penyelenggara pelayanan publik di Wilayah III melalui video conference bertajuk Ngulik (Ngobrol Urusan Pelayanan Publik). Selain menjadi sarana untuk sosialisasi penyelenggaraan evaluasi pelayanan publik, Ngulik perdana ini juga membahas strategi pelayanan publik dan penyesuaian sistem kerja selama pandemi.
Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah terhambatnya pelaksanaan evaluasi pelayanan publik. Evaluasi tersebut seharusnya dilakukan dalam periode April-Oktober 2020. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa koordinasi daring ini dilakukan untuk menghimpun masukan dari penyelenggara pelayanan publik di Wilayah III dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan publik di tahun 2020. “Kami harapkan masukan dari Bapak/Ibu semua agar pelaksanaan evaluasi pada tahun ini tetap memberikan hasil yang efektif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap unit penyelenggara,” ujar Diah, dalam ngulik, Senin (27/04).
Masing-masing peserta menyampaikan usulan atas pelaksanaan evaluasi pelayanan publik di tahun 2020 untuk menyesuaikan situasi status Tanggap Darurat Bencana Nasional Non-Alam Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Penyesuaian evaluasi dilakukan terutama bagi unit pelayanan kesehatan yang tengah beroperasi penuh bahkan melebihi kapasitas sehingga sulit untuk dievaluasi di masa pandemi.
Diah menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kelancaran pelayanan publik terutama dengan adanya penyesuaian sistem kerja karena pandemi. Setiap instansi pemerintah sebagai ujung tombak pemberian pelayanan publik dapat memastikan bahwa berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Usai sambutan dari Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, acara dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing peserta mengenai strategi pelayanan publik dan penyesuaian sistem kerja selama pandemi berlangsung. Salah satu tamu undangan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Jarot Budi Harjo menjelaskan prosedur pelayanan, di wilayahnya. “Prosedur layanan berpedoman pada social dan physical distancing. Pelayanan memakai masker, disediakan hand sanitizer, dan itu protap yang harus disediakan oleh unit,” paparnya.
Jarot menambahkan, upaya lain yang dilakukan adalah edukasi akan bahaya Covid-19 bagi masyarakat melalui pamflet yang telah disediakan di ruang tunggu unit pelayanan. Ia juga menyebutkan bahwa pelayanan melalui platform online dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut pula, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastiani menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2019 dan jadwal pelaksanaan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas pembinaan. Perlu diketahui, OPD yang diprioritaskan adalah OPD dengan nilai evaluasi C dan D. Sebanyak 33 peserta yang merupakan perwakilan Biro Organisasi dari D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat hadir dalam video conference dengan tema “Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah III” ini. (clr/HUMAS MENPANRB)
