JAKARTA - Kemiskinan merupakan akar dari banyak permasalahan sosial kemasyarakatan, yang kerap terjadi di berbagai daerah di dunia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya data based penduduk miskin by name by address yang akurat, serta belum adanya pemetaan dan sinergitas mengenai masalah kemiskinan oleh pelaksana program, pemangku kepentingan, atau stakeholder terkait yang berpengaruh pada penentuan program penanggulangan kemiskinan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen mengatakan bahwa sebagai implementasi program penanggulangan kemisikinan, pihaknya dalam hal ini Bappeda Provinsi Sulawesi Utara melakukan langkah inovatif melalui inovasi Opersai Daerah Selesaikan Kemiskinan – Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu (ODSK HEBAT). ODSK Hebat merupakan inovasi penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara dengan konsep basis data terpadu.
“Kemudian kita secara gotong royong melakukan penanggulangan kemiskinan baik dari perangkat daerah, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta yang ada di provinsi Sulut, sehingga angka kemiskinan kita dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan secara signifikan,” jelasnya saat wawancara dan presentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, di Kementerian PANRB.
Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen (tengah) ,saat wawancara dan presentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, di Kementerian PANRB
Dirinya menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada awal tahun 2015 mencapai 8,85 persen, namun dengan adanya inovasi ODSK Hebat, pada tahun 2017 angka kemiskinan menjadi 7,9 persen. Berkurangnya angka kemiskinan 1 persen dalam kurun waktu dua tahun merupakan angka penurunan yang paling tinggi di Sulawesi.
Menurutnya terdapat keunikan dari inovasi ODSK Hebat yaitu inovasi dilaksanakan secara sinergis dan terpadu oleh semua perangkat daerah/stakeholder terkait serta pemda kab/kota melalui MoU tentang share pelaksanaan program ODSK, kemudian peninjauan langsung kondisi masyarakat miskin, pengumpulan informasi pemanfaatan bantuan dan permasalahan, kemudian merekomendasikan tindak lanjut pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan merekomendasikan tindak lanjut pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“Tim Bappeda Prov. Sulut melakukan tinjau langsung kondisi masyarakat miskin di beberapa desa dan kelurahan dengan berbasis data terpadu penduduk miskin sebagai data awal. Hasil peninjauan ini dikoordinasikan dalam rapat kondisi dalam lintas perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut diharapkan perangkat daerah terkait segera menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin, berdasarkan pada basis data terpadu,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
