Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad memimpin pembahasan Integrasi Layanan Prioritas Portal Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis (25/01).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini sedang memacu pembangunan Portal Pelayanan Publik. Kali ini, sedang dilakukan perumusan layanan prioritas yang akan diintegrasikan dari layanan milik Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Layanan pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari empat layanan prioritas untuk diintegrasikan ke dalam Portal Pelayanan Publik. Pertemuan hari ini menjadi upaya sinergi dalam rangka percepatan integrasi layanan-layanan mana saja yang akan diintegrasikan dalam Portal Pelayanan Publik,” ungkap Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad dalam Pembahasan Integrasi Layanan Prioritas Portal Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis (25/01).
Dilanjutkan, kerangka Portal Pelayanan Publik dibangun dengan melihat tiga aspek, yakni akses masyarakat, akses layanan, dan akses dukungan. Dalam mengintegrasikan layanan, terdapat kriteria yang harus diperhatikan Diantaranya adalah terkait sasaran layanan, proses bisnis dan kerangka kerja, kondisi dan infrastruktur aplikasi, data dan informasi, serta keamanan. Hal ini menyangkut dengan standar keamanan serta uji aplikasi.
Pembahasan dengan Kemenkes dan Kemendikbudristek hari ini adalah untuk menginventarisasi jenis-jenis layanan yang akan terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik. Selain itu, juga mengidentifikasi lebih jauh masing-masing layanan tersebut saat diintegrasikan.
Portal Pelayanan Publik merupakan amanat dari Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam berbagai kesempatan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seringkali menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah membangun government technology (GovTech), dimana terdapat sembilan layanan prioritas yang juga akan ditransformasikan menjadi digital.
Yanuar menjelaskan, melalui Portal Pelayanan Publik diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi dalam satu aplikasi secara efisien. “Portal Pelayanan Publik dapat dimanfaatkan penyelenggara pelayanan publik sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, kehadiran portal ini mengedepankan prinsip lifetime services, sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima layanan dari dirinya lahir hingga meninggal hanya menggunakan satu aplikasi dengan efektif dan efisien,” jelasnya.
Melalui Portal Pelayanan Publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan, mengakses data, dan memperoleh informasi terkait layanan publik tanpa harus berkunjung langsung ke kantor-kantor pemerintah. Terintegrasi dengan berbagai layanan milik instansi pusat maupun daerah, sehingga portal ini menghadirkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
“Pembahasan pada hari ini menjadi langkah percepatan dalam integrasi layanan, khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diharapkan pembangunan Portal Pelayanan Publik ini dapat berjalan sesuai target dan dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun ini,” pungkas Yanuar. (ald/HUMAS MENPANRB)
