Suasana FGD Pembahasan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Selasa (24/10).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun referensi model inovasi pelayanan publik di bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintah. Inisiatif ini merupakan upaya mendorong adaptasi/replikasi terhadap berbagai inovasi agar terjadi akselerasi pelayanan publik di instansi pemerintah.
“Kementerian PANRB bersama pakar dan beberapa inovator telah secara intens melakukan diskusi dalam penyusunan model inovasi pelayanan publik yang kedepan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi instansi yang memiliki minat dalam transformasi digital pelayanan publik,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Selasa (24/10).
Penyusunan model inovasi pelayanan publik dilatarbelakangi oleh proses replikasi inovasi yang kurang berjalan maksimal karena berbagai alasan, salah satunya karena calon replikator sulit untuk menemukan inovasi yang tepat untuk direplikasi didaerahnya. Hal ini terjadi karena banyak gagasan inovasi yang bersifat parsial, tidak memiliki model implementasi yang utuh dan terintegrasi.
Sejak pertengahan Juli hingga akhir Agustus 2023, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Tim Penulis yang berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi dan juga konsultan berupaya menyelesaikan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik. Hingga saat ini, proses penyusunan rancangan model inovasi masih berlanjut dan progresnya sudah mencapai 75 persen.
“FGD yang hari ini dilakukan adalah untuk menyempurnakan rancangan salah satu model inovasi tersebut yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan. Kami ingin melakukan pembahasan dan pengayaan bersama para pakar/ahli untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang,” ungkap Ajib.
Pada kesempatan yang sama, penulis Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Muhammad Mishbah dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa inovasi digitalisasi pemerintahan merupakan jawaban masalah atau kebutuhan real pada masing-masing wilayah kerja serta kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Kalau berbicara model inovasi pelayanan publik bidang digitalisasi administrasi, Indonesia memang masih terus menyelesaikan berbagai hambatan dalam transformasi digital yang menjadi pekerjaan rumah besar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Ike Wanusmawati menyampaikan beberapa masukan terkait rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, perlu dilakukan pemetaan inovasi dan identifikasi jenis layanan publik yang akan didigitalisasi.
Lebih lanjut Ike mengatakan diperlukan alternatif solusi dengan digitalisasi secara bertahap. “Digitalisasi yang dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan layanan manual untuk jenis dan daerah-daerah tertentu. Transisi ini yang perlu kita upayakan,” ujarnya.
FGD Pembahasan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik akan dilakukan secara virtual, masing-masing satu kali untuk setiap model inovasi yang dilaksanakan pada bulan bulan Oktober 2023. Pembahasan untuk bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi akan dilakukan pada 25 Oktober 2023. (rum/HUMAS MENPANRB)
