BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menuai apresiasi tinggi dalam menerapkan kebijakan strategis yang berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Yuddy memberikan kuliah perdana program studi doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, dengan tema Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Sabtu (09/01).
Direktur Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, yang juga merupakan seorang pakar manajemen, Popy Rufaidah, mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Menteri Yuddy dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik dengan menerapkan landasan Good Corporate Governance (GCG).
Popy juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparant, Accountable, Responsiveness, Independence, dan Fairness (TARIF), telah mampu diaplikasikan secara nyata oleh Menteri Yuddy dalam tataran tata kelola organisasi pemerintahan dengan sangat baik. "MenPANRB Profesor Yuddy Chrisnandi telah menerapkan GCG atau tatakelola organisasi yang baik. Prinsip tersebut telah berhasil diaplikasikan, dan salah satu prasyarat GCG adalah transparansi katanya. 'Langkah Yuddy mensosialisasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini harus didukung sebagai upaya tingkatkan tranparansi ujar Popy.
Dalam orasinya, Menteri Yuddy menekankan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara untuk menghadapi ketatnya persaingan MEA, di mana aparatur negara dituntut untuk dapat bersaing secara kompetitif menghadapi perkembangan yang dinamis. "Di era kompetisi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu merespon perkembangan zaman dengan cepat dan tepat," kata Menteri Yuddy.
Dalam acara yang turut dihadiri rektor Universias Padjajaran, Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, Dekan Ekonomi dan Bisnis Nury Effendi, serta Gubernur Jawa Barat selaku mahasiswa, Ahmad Heryawan, Menteri Yuddy juga mengungkapkan bahwa saat ini aparatur negara harus menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kompetensi untuk berkompetisi agar tidak tertinggal dengan negara di Asean. "Untuk membangun penyelenggaraan negara yang lebih efektif, efisien, dan inovatif, diperlukan peningkatan kualitas dari para aparatur negara, khususnya dalam perkembangan dunia yang telah masuk pada era birokrasi yang kompetitif," jelasnya.
Guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan-perbaikan.
Namun demikian, evaluasi yang dilakukan tersebut bukan untuk menilai kinerja menteri sebagai pemimpin kementerian, tetapi untuk mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi perbaikan pada institusi. Evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, karena indikator utama dalam evaluasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang mencakup rencana strategis hingga capaian atau outcome yang dihasilkan.
Dengan demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menjadikan pemerintahan untuk berorientasi terhadap hasil yang dicapai (result oriented gouvernment). Menteri Yuddy mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju pemerintahan kelas dunia pada 2019 mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Rektor Unpad Tri Hanggono memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Yuddy, di mana dikatakannya bahwa Yuddy adalah salah satu guru besar yang menginspirasi. "Guru besar yang berhasil adalah ketika bisa mengaplikasikan landasan teori untuk kemaslahatan bangsa. Ini pencerahan yang luar biasa dari seorang guru besar," ujarnya.
Tri juga menjelaskan bahwa selama ini program kuliah kerja nyata (KKN) di Unpad hanya diikuti para mahasiswa. Oleh karena itu, kedepannya para guru besar akan diikutsertakan turun ke desa untuk mengaplikasikan program KKN tersebut. "Kami tidak ingin menjadikan universitas sebagai menara gading yang tidak menyebarkan maslahat. Langkah yang dilakukan Guru Besar seperti Profesor Yuddy Chrisnandi ini adalah bukti nyata untuk kemaslahatan bangsa," ujarnya. (HUMAS MENPANRB)
