JAKARTA - Sebelum tahun 2016, ketersediaan data dan informasi masih bersifat parsial dan sektoral sehingga tidak sama dan realtime. Masing-masing perangkat daerah menyimpan datanya secara parsial yang menyebabkan data dan informasi yang dibutuhkan sulit didapatkan karena tidak diketahui siapa yang menyimpannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara berinisiasi untuk mengembangkan aplikasi Portal Analisis Data Berbasis Peta atau Panada.
Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut menerangkan, penggunaan sistem satu data ini merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo. Jajaran Pemkot Manado mendapatkan data pemetaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi Panada.
“Data kependudukan, pembayaran pajak, dalam satu kali klik semua informasi bisa didapat,” ujar Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut dalam presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.
Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (tengah) dalam presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kementerian PANRB.
Panada bertujuan untuk menggabungkan data dan informasi seluruh perangkat daerah menjadi satu sistem dan menampilkannya secara aktual. Hal ini juga merupakan upaya Pemerintah Kota Manado untuk berkontribusi menghasilkan efisiensi dalam perencanaan pembangunan di Kota Manado.
Sebelumnya, Pemkot Manado memiliki aplikasi Sistem Gabungan Aplikasi Perangkat Daerah atau SIGITA. Pada 2017, sistem ini dikembangkan dengan menggunakan peta dasar skala 1:5000 yang telah didigitalisasi melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini memungkinkan masyarakat dapat melihat analisis potensi berupa pajak ataupun informasi bangunan seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan data penghuni yang menempati bangunan tersebut.
Penyediaan data dan informasi berbasis peta merupakan program kebijakan satu peta dan satu data untuk dipakai bersama. Untuk itu dalam pelaksanaannya, sistem ini melibatkan beberapa stakeholder seperti BIG, Lembaga Antariksa dan Penerbangan (LAPAN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan. “Tahun depan akan kerjasama dengan BPS dalam rangka sensus 2020 untuk menggunakan Panada,” ungkap Vicky.
Dalam proses pengumpulan data, secara eksternal memanfaatkan tenaga mahasiswa KKN, magang, dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari beberapa perguruan tinggi di Kota Manado. Sedangkan secara internal, Pemerintah Kota Manado menggerakkan sebanyak 504 lingkungan dalam pengumpulan data dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan juga mengurangi biaya operasional.
Sejak awal dibangunnya pada 2017, inovasi ini telah masuk kategori inovasi terbaik dalam aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan tahun 2018, sejak sistem ini berganti nama menjadi Panada, telah mendapatkan penghargaan sebagai simpul jaringan dan terlengkap. “Hal ini membuktikan bahwa aplikasi ini tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini,” pungkas Vicky. (nan/HUMAS MENPANRB)
