Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021, di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (09/04).
SURAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan untuk transformasi pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan gagasan baru dalam reformasi pelayanan.
"Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas zona nyaman atau comfort zone, dan perlu mengembangkan ide/terobosan/kreatifitas dalam reformasi pelayanan," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021 secara virtual, Jumat (09/04).
Lebih lanjut dijelaskan, dalam memberikan pelayanan, yang harus diperhatikan adalah kualitas kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) yang bertugas. "Aparatur sipil negara (ASN) merupakan tulang punggung negara yang harus memberikan kontribusi nyata dengan menunjukkan kinerja yang berintegritas, profesional dan akuntabel," imbuh Diah.
Diah menambahkan, pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing global menjadi arah baru dalam transformasi kebijakan baik secara regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut berkesinambungan dengan tujuan dibentuknya mal pelayanan publik (MPP) yaitu memberikan dukungan kemudahan berusaha di Indonesia. "Sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi, baik usaha mikro maupun makro," imbuh Diah.
Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah kaum rentan yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. "Secara khusus, di pasal empat disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan," tutur Diah.
Diharapkan, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana berkebutuhan khusus secara bertahap dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi pelayanan publik tahun 2021 ini, mengangkat tema Sinergi Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik. Sehubungan dengan tema itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mewujudkan transformasi pelayanan publik ke arah modern.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan untuk mewujudkan transformasi pelayanan dibutuhkan implementasi kebijakan terkait pelayanan publik. "Maka upaya yang dilakukan adalah pada implementasi kebijakan terarah dan berkesinambungan," tuturnya.
Akik juga mengatakan kegiatan rakor tersebut merupakan strategi untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan di tingkat pusat maupun daerah melalui berbagai kebijakan dan program di bidang pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut yang memaparkan terkait transformasi digital dalam pelayanan publik. Dijelaskan, reformasi pelayanan publik adalah memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian yang diwujudkan dalam digital melayani yakni melalui e-service.
Lebih lanjut dijelaskan, ada empat langkah transformasi digital penyelenggara pelayanan publik. Langkah pertama yakni up to date dengan perubahan yag ada (agile). Kemudian, memaksimalkan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya, kolaborasi pemanfaatan dan literasi data antar-instansi/unit kerja. Terakhir, langkah yang keempat yaitu memiliki kemampuan komunikasi, sosialisasi, dan visualisasi pelayanan secara digital.
Pada acara tersebut juga disampaikan beberapa materi lainnya, seperti perkembangan kebijakan pelayanan publik, membangun inovasi pelayanan publik, integrasi pelayanan dalam MPP, optimalisasi partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, serta evaluasi pelayanan publik: refleksi dan strategi ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Noviana Andrina, serta Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III M. Yusuf Kurniawan. (fik/HUMAS MENPANRB)
