Suasana kegiatan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Lemdiklat Polri di Lembang, Rabu (16/08).
KAB. BANDUNG BARAT – Sebagai lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan nasional, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan layanan publik. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang berjiwa inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian guna mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik kita harus terus melakukan terobosan-terobosan, tidak terjebak rutinitas, dan menemukan cara baru dalam lingkup birokrasi, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa dalam pada giat Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Lemdiklat Polri di Lembang, Rabu (16/08).
Diah menjelaskan inovasi yang hadir akan mempermudah layanan, dan memproduksi ide-ide kreatif untuk menjawab permasalahan yang ada, serta mendobrak kebiasaan lama maupun melakukan adaptasi dari inovasi yang pernah dilakukan. Sedangkan dalam konteks pelayanan, inovasi ini diperlukan untuk menjawab kepercayaan masyarakat.
Selain itu, inovasi tersebut juga dilakukan guna mempercepat peningkatan kualitas layanan yang dapat dilakukan melalui strategi pembinaan inovasi pelayanan publik, mulai dari pembentukan atau penciptaan, pengembangan, hingga pelembagaan inovasi. Terobosan itulah yang dikenal sebagai inovasi pelayanan publik.
Seperti yang diketahui, Kementerian PANRB telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak tahun 2014. Tercatat, sejak awal KIPP tahun 2014, POLRI terus menorehkan prestasi, dan sebanyak 21 prestasi telah ditorehkan dalam KIPP pada 2023. Mewakili Polri, Polrestabes Semarang telah berhasil membawa prestasi TOP 45 melalui inovasi LIBAS “Polisi Hebat Semarang."
Sebagai informasi, inovasi LIBAS berbentuk aplikasi yang dapat diunduh oleh seluruh warga dan didalamnya terdapat lebih dari 40 fitur yang dapat digunakan. Fitur utama yang dapat dimanfaatkan oleh warga adalah fitur SOS dan Panic Button, dimana fitur tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan perlindungan secara cepat dari pihak kepolisian jika terjadi tindakan kejahatan.
Selanjutnya Diah menjelaskan terkait konsep pelayanan prima yang dinamis. Perubahan ini mengikuti perubahan zaman, pengaruh budaya, teknologi dan sensitifitas yang cepat dan adaptif terhadap perubahan, dan menjadi pilar yang akan membantu dalam merumuskan bentuk layanan yang memunculkan transformasi.
Terdapat tiga transformasi yang dilakukan, yakni transformasi dari segi mindset, kebijakan, dan transformasi dari segi service delivery. “Dari segi kebijakan, tentunya tidak hanya data-based policy, tetapi perlu mempertimbangkan empathy-driven policy,” ungkap Diah.
Dalam transformasi service delivery, ada tiga poin penting yang dilakukan. Pertama, perlunya perubahan terhadap paper-based services menjadi paperless, atau mungkin menjadi no-paper services, yang akan menumbuhkan tradisi dan ekosistem masyarakat digital.
Kedua, perubahan langkah yang lebih maju dari e-government menjadi smart-government. Terakhir, setiap pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas memberikan kepuasan masyarakat, tetapi bisa membawa kebahagiaan. “Setiap penyelenggara pelayanan dituntut agar mampu menghadirkan pengalaman baru dan menyenangkan bagi masyarakat,” pungkas Diah. (fik/HUMAS MENPANRB)
