Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat memberikan keynote speech dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference dengan tema “Sustainable Life for Our Ocean”, di Jakarta, Selasa (08/10).
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan masyarakat di wilayah pesisir untuk menjaga laut demi keberlanjutan ekosistem. Wapres menilai bahwa laut bisa dijadikan sebagai mata pencaharian untuk para masyarakat sekitar dan bisa menjadi sumber pendapatan pariwisata.
“Kita perlu menjaga kapasitas laut dan meningkatkan sumber daya alam pesisir. Selama ini nelayan memiliki masalah, karena tidak punya sumber dana, maka SDM pesisir harus dapat menjaga dan merawat lingkungannya,” jelasnya saat membuka acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference dengan tema “Sustainable Life for Our Ocean”, di Jakarta, Selasa (08/10).
Menjaga kelestarian laut perlu dilakukan, mengingat 78 persen bagian wilayah Indonesia adalah perairan. Maka dari itu, SDM pesisir perlu menjaga potensi laut Indonesia.
JK mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di pesisir pantai bisa meningkatkan sumber daya laut, menjaga ekosistem laut, dan menjaga sumber laut lainnya agar tidak habis digerus. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya laut, seperti tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan, tidak merusak terumbu karang, tidak membuang sampah plastik di laut, serta tidak menangkap ikan secara berlebihan.
Untuk mendukung pengurangan sampah plastik dan bentuk nyata melestarikan lingkungan, Wapres membawa sebuah tumbler dan menunjukan kepada para tamu undangan. Tidak lupa ia juga mengajak para peserta yang hadir untuk dapat memulai mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan SDGs Annual Conference 2019 yang kedua kalinya diadakan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan dengan lebih baik untuk mencapai target SDGs di 2030.
Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mewujudkan komitmen pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan global. Hal ini sesuai amanat Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memegang teguh prinsip 'No One Left Behind' dan 'Inclusiveness' dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi.
Dalam konferensi ini juga membahas isu-isu tentang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan dan lesson learned pelaksanaan SDGs di tingkat regional Asia Pasifik, mendorong pelaksanaan SDGs sebagai gerakan tingkat lokal, serta mempercepat pencapaian SDGs berdasarkan hasil riset dan inovasi.
"Meningkatkan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda termasuk para santri dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, serta inovasi pembiayaan untuk SDGs," pungkasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) PNB Armida Alisjahbana, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Gubernur Riau Mohammad Amin, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, serta para tamu undangan lainnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
