Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsiapan dengan tema Arsip untuk Indonesia Maju di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/02).
SURAKARTA - Dengan berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan kearsipan diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Pemerintah saat ini memiliki perhatian penuh terhadap bidang kearsipan. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan sekaligus sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
Di era teknologi informasi, masyarakat semakin mendambakan pelayanan pemerintahan yang cepat dan tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Untuk itu, pemerintah menjawab kebutuhan tersebut dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Dalam sistem tersebut akan menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi, otentik, handal, dinamis, aman, melindungi kepentingan negara bahkan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan, dan terarah," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsiapan dengan tema Arsip untuk Indonesia Maju di Surakarta, Rabu (26/02).
Lanjutnya dikatakan, e-government dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan, area perubahan tata laksana untuk manajemen kearsipan dan birokrasi, serta open government dibangun untuk mendukung sistem kearsipan yang terbuka dan partisipatif. Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam e-office adalah bagian penting dalam Peraturan Presiden tentang SPBE.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Taufik mengatakan arsip menjadi aset penting dalam menjaga peradaban bangsa. Di era digital seperti saat ini, arsip harus menjadi informasi yang bisa diakses setiap saat tidak mengenal ruang dan waktu. "Oleh karena itu, harus dibutuhkan strategi dan inovasi sehingga penyelenggaraan kearsipan baik di pusat maupun daerah," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa arsip dapat mencatat sejarah dengan baik. Namun dengan perkembangan zaman, pengelolaan arsip diharapkan dapat mengikutinya sehingga arsip dapat terdigitalisasi dengan baik. (rr/HUMAS MENPANRB)
