Asisten Deputi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, pada FGD Identifikasi Potensi Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 secara virtual, Kamis (04/05).
JAKARTA – Empat isu utama pada Reformasi Birokrasi (RB) Tematik saat ini tengah gencar diselesaikan. Mengakselerasi hal tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengidentifikasi potensi replikasi inovasi pelayanan publik yang dapat diimplementasikan di daerah lainnya guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
Inovasi-inovasi tersebut dipilih sesuai dengan isu utama RB Tematik dari hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan selanjutnya akan dimasukkan dalam program replikasi inovasi pelayanan publik. “Melalui kegiatan ini kami berharap Bapak/Ibu para inovator dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnya yang selanjutnya informasinya akan kami jadikan sebuah program Replikasi Inovasi Pelayanan Publik,” ujar Asisten Deputi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, pada Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 secara virtual, Kamis (04/05).
Adapun empat isu utama pada RB Tematik yakni pengentasan kemiskinan; peningkatan investasi; digitalisasi administrasi pemerintahan; dan prioritas kebijakan Presiden. Ajib menjelaskan RB Tematik pengentasan kemiskinan, berfokus pada penurunan angka kemiskinan menjadi tujuh persen dan daerah dengan kemiskinan turun menjadi nol persen pada tahun 2024.
Sementara itu, RB Tematik peningkatan investasi, fokus pada penyederhanaan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor. Lebih lanjut disampaikan, RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan, berfokus pada pembangunan birokrasi digital dengan fokus pada perbaikan digitalisasi stuktur, culture, maupun kompetensi. Terakhir RB Tematik prioritas Presiden berfokus pada hal yang bersifat penting.
“RB Tematik prioritas Presiden, fokus pada hal-hal yang sifatnya urgent karena risiko dan dampaknya dapat muncul secara spontan ditengah masyarakat dan segera diatasi,” tutur Ajib.
Merespons kebijakan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas terkait RB Tematik ini, unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik melakukan inventarisasi awal terhadap Top Inovasi Pelayanan Publik dari hasil KIPP yang beririsan dengan isu-isu RB Tematik. FGD yang diselenggarakan selama dua hari (4-5 Mei 2023) tersebut, menghadirkan masing-masing inovator dan memaparkan inovasinya.
Ada tiga inovasi terpilih terkait RB Tematik pengentasan kemiskinan, dan tiga inovasi tekait peningkatan investasi yang di sampaikan pada hari pertama diantaranya yakni Laboratorium Kemiskinan (Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal – Kabupaten Pekalongan); Inovasi Gandeng Gendong; Lasamba (Layanan Sambang Warga); Eko – Tren Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren; Invest Bandung; serta Ide AsSALAM (Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah): Layanan Peningkatan Listerasi dan Inklusi Investasi Menuju Investment Society.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar memaparkan inovasi yang menjadi jalan keluar permasalahan kemiskinan pada wilayah Kabupaten Pekalongan ini, yakni Laboratorium Kemiskinan. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran, serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin.
Untuk diketahui, pada Desember 2017, Laboratorium Kemiskinan mengambil tiga desa sebagai desa pilot, yaitu Desa Botosari (pegunungan), Desa Kertijayan (perkotaan) dan Desa Mulyorejo (pesisir). “Tahun 2018 kami sudah launching, dengan tiga desa pilot. Jadi kemiskinan ini juga kami kaitkan dengan strategi, dengan kewilayahan,” ungkap Yulian.
Menurutnya, masing-masing wilayah memiliki penyebab kemiskinan yang berbeda-beda. Seperti di tiga desa pilot project, masing-masing wilayah dibedakan berdasarkan karakteristik wilayahnya. “Ada miskin perkotaan, ada miskin pegunungan dalam hal ini dataran tinggi, dan ada juga miskin pesisir. Ini kami coba kategorikan,” tuturnya.
Sebagai informasi, bagi kabupaten/kota lain yang akan mereplikasi inovasi Laboratorium Kemiskinan dapat mengirim surat kepada bupati perihal permohonan replikasi dan dilanjutkan dengan dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama. “Beberapa kabupaten kota sudah mencoba untuk mereplikasikan Laboratorium Kemiskinan, kami sangat terbuka apabila dari Bapak-Ibu atau teman-teman kabupaten/kota yang lain (bareng-bareng ya), karena sekali lagi kemiskinan ini menjadi public enemy kita bersama,” pungkasnya.
Dijadwalkan, FGD ini akan diselenggarakan juga pada Jumat (05/05) dan membahas inovasi terkait RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas Presiden. (fik/HUMAS MENPANRB)
