Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membahas akselerasi praktik transformasi digital di Indonesia di hadapan National Data Commision Australia, di Canberra, Selasa (17/10).
CANBERRA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan National Data Commissioner Gayle Milnes di Canberra, Selasa (17/10). Pertemuan tersebut membahas mengenai praktik transformasi digital yang dilakukan Australia dan dukungan Pemerintah Australia terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sedang diakselerasi oleh Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dan bantuan dari Pemerintah Australia dalam rangka memperkuat transformasi digital di Indonesia, salah satunya melalui penerapan SPBE dalam berbagai aspek layanan pemerintahan,” ujarnya. Menteri Anas mengatakan, sejak 2019 pemerintah Indonesia memiliki kebijakan Satu Data Indonesia dan pada tahun 2022 dengan semakin meningkatnya intensitas terhadap pemanfaatan data pribadi pada berbagai layanan, maka telah ditetapkan Undang-Undang No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
“Diharapkan dengan semakin diperkuat kebijakan pengelolaan data di Indonesia, akan semakin memperkuat juga pembangunan layanan digital pemerintah yang berbasis data (Data Driven Digital Services), serta semakin kuat kebijakan pemerintah berbasis data (Data Driven Policy),” jelasnya.
Lanjutnya dikatakan, apa yang disampaikan oleh National Data Commission mengenai integrasi dan transparansi data, keamanan data, privasi data, pengaturan kelembagaan dalam berbagi data, hingga membangun kepercayaan dalam penggunaan data merupakan strategi yang komprehensif mencakup semua sisi.
“Indonesia masih melakukan ini secara bertahap. Strategi yang dilakukan Australia menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengelaborasi berbagai upaya agar mengarah pada tujuan yang sama,” terangnya.
Menteri Anas menambahkan, berkenaan dengan data harus diakui bahwa Indonesia perlu belajar banyak dari negara-negara lain mengingat permasalahan data di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Namun, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong integrasi, validitas, transparansi data melalui berbagai gebrakan, salah satunya melalui Satu Data Indonesia yang akan terus diperkuat dalam bentuk bagian dari penerapan Digital Public Infrastructure yakni data exchange.
“Kami berharap pertemuan hari ini dengan National Data Commission dapat memberikan solusi dan inspirasi untuk transformasi tata kelola data, manajemen data, dan kapabilitas SDM untuk memastikan dukungan pertukaran data dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia,” tandasnya. (HUMAS MENPANRB)
