Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP di Jakarta, Rabu (14/03).
JAKARTA – Orientasi pengawasan penggunaan anggaran yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus diubah. Presiden Joko Widodo menekankan pengawasan anggaran pemerintah berorientasi pada hasil, bukan hanya didasarkan pada prosedur.
Perubahan orientasi pengawasan ini juga untuk menekan potensi penyerapan anggaran yang tidak optimal. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus produktif.
“Orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari yang awalnya hanya orientasi prosedur, menjadi orientasi hasil akhir. Selain itu, perlu perencanaan penggunaan anggaran juga perlu dioptimalkan,” ungkap Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP di Jakarta, Rabu (14/03).
Presiden memberikan contoh terkait dengan penggunaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Terdapat daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, namun anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen total anggaran, dimana seharusnya ini menjadi program prioritas.
“Ini perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal. Tugas BPKP harus orientasi hasil dan arahkan penggunaan anggaran instansi pemerintah untuk hal-hal yang konkret agar produktif,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penguatan pengawasan internal jangan hanya menjadi aksesoris dan jangan ada yang ditutupi. Kalau memang ada salah, tunjukkan kesalahan dan tahu cara memperbaikinya. Kepala Negara pun juga meminta seluruh instansi pemerintah untuk tidak mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
Presiden Joko Widodo menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran memainkan peranan penting dalam memastikan peningkatan produktivitas pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP melalui audit tidak hanya memotret terkait dengan penggunaan anggaran semata. Namun juga dapat memotret terkait dengan efisiensi proses bisnis yang dijalankan instansi pemerintah.
“Kami berharap melalui proses audit yang dilakukan oleh BPKP bisa memotret langkah-langkah proses bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga bisa melihat apa yang dapat dipangkas agar pergerakan instansi pemerintah dapat lebih berdampak,” ujar Menteri Anas yang juga menjadi salah satu narasumber dalam rakornas tersebut.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebutkan bahwa untuk memastikan apa yang dilakukan oleh pemerintah berdampak dilakukan melalui program reformasi birokrasi tematik. Fokus dari program tematik ini adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta program prioritas aktual presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
Disampaikan, program RB tematik akan dapat berjalan optimal jika pemerintah mengimplementasikan digitalisasi. “Maka digitalisasi ini menjadi target prioritas reformasi birokrasi yang menjadi support engine-nya, dimana RB adalah engine of development-nya,” ungkas Menteri Anas.
Dengan Kementerian PANRB mendorong kebijakan untuk menjalankan RB yang berdampak, maka penting bagi masing-masing instansi pemerintah untuk memilih sektor atau isu prioritas yang akan mempercepat aksi di sektor lain dan memberikan momentum perubahan. Sehingga, tujuan mempercepat manfaat program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. (ald/HUMAS MENPANRB)
