Tim Panel Independen saat tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 hari kelima, Jumat (03/07)
JAKARTA – Antusiasme inovator pelayanan publik masih terlihat dalam tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 hari kelima. Kali ini giliran pemerintah kabupaten dan kota serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menampilkan terobosannya di hadapan Tim Panel Independen.
Presentasi pertama diawali oleh inovasi dari ujung barat Indonesia, yaitu inovasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian Terintegrasi Dana Desa (Aklamasi Dansa) dari Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat H. Ramli mengungkapkan inovasi Aklamasi Dansa dilatarbelakangi oleh rendahnya kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat. Inovasi ini merupakan serangkaian kegiatan kerja sama yang melibatkan lintas sektor secara kolaboratif dan berkesinambungan. Kerja sama ini dalam bentuk pelatihan bagi para Petugas Registrasi Gampong (PRG) sekaligus sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dokumen kependudukan. PRG adalah petugas gampong (desa) yang diangkat oleh Keuchik (Kepala Desa) dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
Dampak inovasi ini dirasakan di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Barat, seperti sudah tuntasnya administrasi kependudukan dan target pencapaian akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat pada akhir Desember 2017 meningkat signifikan melebihi target nasional menjadi 87,90 persen. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengurus dokumen akta kelahiran dan kematian. Tetapi para PRG akan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi warga gampong ke Disdukcapil. “PRG akan mengantar dan menjemput dokumen ke masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya,” jelasnya.
Inovasi kedua masih berasal dari Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Jaya dengan inovasi Saweu Ureung Saket (SUS). Inovasi ini disampaikan oleh Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Ernani Wijaya. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan langsung ke rumah. Terobosan pelayanan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan atau dalam bahasa Aceh disebut saweu ureung saket yang artinya mendatangi orang sakit. Sasaran utama inovasi ini adalah pasien penyakit kronis dengan komplikasi berat, lansia resti (resiko tinggi), pasien cacat, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan pasien gangguan jiwa.
Irfan mengatakan, saat ini terdapat 12 puskesmas di Kabupaten Aceh Jaya yang aktif melaksanakan Saweu Ureung Saket ke tempat tinggal masyarakat. Dengan adanya SUS, puskesmas dan RSUD yang siap melayani disediakan dengan sarana mobil ambulans/mobil puskesmas/ambulan desa dan alat-alat kesehatan, obat-obatan, serta bahan medis yang habis pakai, dan alat sterilisasi bahan-bahan juga tersedia untuk lebih mengutamakan masalah kesehatan masyarakat.
Presentasi dan wawancara sesi pertama dilanjutkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang mendominasi melalui tiga inovasi. Diawali inovasi Quick Response Pencegahan Pencurian di atas Kapal pada Area Kapal Berlabuh yang dipresentasikan oleh Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Irjen. Pol. Lotharia Latif. Inovasi ini merupakan pelayanan bantuan quick response pengamanan dalam pencegahan pencurian diatas kapal bagi kapal-kapal niaga domestik dan internasional yang sedang berlabuh. Pencegahan diilakukan dengan melaksanakan patroli dengan teknologi yang ada, pemberian sosialisasi, serta memeriksa kapal-kapal yang berlabuh, khususnya kapal asing dan kapal niaga. “Juga disediakan fitur SOS melalui aplikasi bagi para pengguna jasa agar dapat menghubungi Polairud terdekat ketika memerlukan bantuan,” jelas Latif.
Yang menjadi sasaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan quick response ini adalah 10 titik paling rawan (hot spot) di perairan Indonesia, khususnya pada area kapal berlabuh/lego jangkar. Inovasi ini telah berhasil menurunkan angka kejadian pencurian di atas kapal pada wilayah kapal berlabuh. Berdasarkan data International Maritime Bureau (IMB), kejadian pencurian di atas kapal pada area kapal berlabuh pada tahun 2013 adalah sebanyak 106 kejadian, dan dengan upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Polairud telah berhasil menurunkan angka kejadian secara berturut-turut hingga pada tahun 2019 menjadi 25 kejadian.
Inovasi selanjutnya berasal dari Polres Jayapura yang hadir dengan dua Inovasi, yaitu Rumah Masyarakat Aman Pelindung Wanita dan Anak (Apuse Pelita) dan RM Papeda (Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai). Kapolres Jayapura Victor Dean Macbon mengatakan Apuse Pelita hadir untuk memberikan 'cahaya/pencerahan' bagi perempuan pasca-kejadian kekerasan dengan menyediakan tempat perlindungan dan berfokus pada upaya pemulihan mental-spiritualnya melalui pemberian bimbingan psikologi (Bagian Psikologi Polres) dan bimbingan rohani (Panti Asuhan), sehingga trauma yang diderita pasca-kejadian dapat terobati.
Program yang digagas pada bulan Desember 2018 ini terbukti telah menunjukkan hasil yang signifikan di sepanjang tahun 2019, dimana kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 menurun sebanyak 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2018). Sejalan dengan itu, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan di luar persidangan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2018).
Berikutnya, Inovasi RM Papeda (Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai), dimana masyarakat dapat terhubung langsung dalam frekuensi radio dengan menggunakan sarana komunikasi handy talky (HT) maupun aplikasi Team Speak yang tersedia pada layanan smartphone sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan serta fleksibilitas kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi untuk dapat direspon langsung oleh petugas kepolisian dan stakeholder lainya. Layanan RM Papeda ini terbukti dapat menyingkat waktu pelaporan yang selama ini menjadi kendala Polres Jayapura dan stakeholder lainnya akibat tidak meratanya jaringan telekomunikasi dan beragam kondisi geografis di Kabupaten Jayapura.
Presentasi dan wawancara KIPP 2020 dilanjutkan dengan inovasi dari Kota Bandung, yaitu Mini Lab Food Security dengan e-Wasmut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial. Oded menyampaikan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan keamanan pangan segar dengan penyediaan Mini Lab Food Security di pasar modern dan pasar tradisional. Mini Lab Food Security ini diintegrasikan dalam pelaporan melalui aplikasi e-Wasmut (e-pengawas mutu). e-Wasmut berfungsi sebagai pelaporan petugas Mini Lab Food Security dan penyampai informasi kegiatan pemeriksaan keamanan pangan segar di Kota Bandung.
Inovasi ini bergerak di 33 pasar tradisional dan 8 holding company pasar modern. Dengan adanya inovasi ini, pengawasan keamanan pangan segar di Kota Bandung dapat terlaksana sekaligus informasi keamanan pangan dapat cepat terpublikasikan, sehingga pedagang maupun masyarakat (konsumen) merasa nyaman dan terlindungi. “Pemeriksaan menggunakan rapid test untuk menghemat waktu dan biaya. Melalui inovasi ini kami lebih mudah melacak persoalan-persoalan yang menganggu keamanan pangan dari bahan kimia berbahaya di pasaran, dan agar daya saing produk di pasar semakin meningkat,” jelas Oded.
Berikutnya, inovasi Kawasan Cimahi Technopark sebagai Pusat Layanan Terpadu Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Cimahi Berbasis Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Melalui Kolaborasi Quadruple Helix. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menyampaikan Katterpilar HiPark atau kolaborasi 4 pilar di Cimahi Technopark merupakan konsep program pengembangan ekonomi lokal bagi para pelaku IKM/UKM dalam upaya melahirkan dan mengembangkan wirausaha baru berbasis inovasi dan teknologi.
Konsep yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 ini terfokus pada upaya peningkatan daya saing para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)/Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Cimahi. Selain itu, untuk menciptakan wirausaha baru dengan konsep kolaborasi Quadruple Helix yang terintegrasi dalam suatu kawasan bernama Cimahi Technopark yang berfungsi sebagai penghubung antar-stakeholder yang terlibat di konsep Quadruple Helix sehingga kemandirian ekonomi peningkatan daya saing ekonomi lokal dapat terwujud.
“Kawasan ini dapat dijadikan hub berkumpulnya para stakeholders untuk mengembangkan kegiatan start-up dengan layanan konsultasi dan pendampingan yang gratis, diklat dan sertifikasi, pendampingan impor dan ekspor yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi, lahirnya para freelancer dan penambahan komunitas, serta kemudahan akses untuk penelitian dan wahana khusus bagi pelaku UMKM untuk berinteraksi,” jelas Ajay.
Menutup sesi presentasi dan wawancara KIPP hari kelima, inovasi Home Care Kota Sukabumi menjadi inovasi terakhir yang dipaparkan oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Dijelaskan, tujuan inovasi Home Care ini untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan luar gedung yang menjangkau sampai rumah tinggal pasien melalui kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). “Layanan ini gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan skrining kesehatan, penyuluhan kesehatan, layanan cepat tanggap, dan cek kondisi rutin bagi para lansia,” katanya.
Layanan Home Care Kota Sukabumi menempatkan satu perawat profesional di satu wilayah kelurahan. Perawat Home Care melakukan koordinasi dengan penanggung jawab program perkesmas di puskesmas setempat. Inovasi Home Care diselenggarakan melalui prosedur layanan yang mudah dan cepat. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan cukup melapor ke puskesmas setempat untuk mendaftarkan atau melalui aplikasi Supercare Kota Sukabumi yang dapat diunduh di Play Store.
Dampak konkret dari pelaksanaan program Home Care Kota Sukabumi semenjak diluncurkan pada November 2018, yaitu telah memberikan pelayanan skrining kesehatan kepada 1.539 orang dan 431 orang dilanjutkan dengan pembinaan. Dampak terhadap program, pada tahun 2019 ada 431 orang yang mendapatkan binaan Home Care. Hal ini meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 240 orang. Dari warga yang dilakukan pembinaan mengalami peningkatan status kesehatan menjadi keluarga mandiri (KM) IV (67,5 persen), mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian KM IV tahun 2017 sebesar 31 persen. (del/HUMAS MENPANRB)
