Suasana Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 Hari Ke-4, secara virtual, Kamis (02/07).
JAKARTA – Penyelenggaraan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020 pada hari keempat diikuti oleh delapan inovasi yang berasal dari lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah. Kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendominasi tahap wawancara dan presentasi hari keempat dengan menghadirkan tiga inovasi di hadapan Tim Panel Independen (TPI). Inovasi yang tampil masuk dalam kategori tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.
Presentasi diawali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan inovasi Village Preneurship 'Sinergi Antar-Stakeholders Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa'. Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan Village Preneurship merupakan kegiatan kolaborasi antar-stakeholders dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa agar terwujud sinergi yang harmonis. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, BUMDes, masyarakat, dan sektor swasta yang terlibat bergerak bersama meningkatkan perekonomian desa. Terwujudnya kolaborasi antar-stakeholders merupakan sebuah terobosan dalam perbaikan hubungan kerja, di awal pola kerja yang tercipta adalah parsial, setelah ada inovasi ini beralih menjadi kolaborasi.
Inovasi menggabungkan konsep Collaborative Governance dengan metode inkubasi pengembangan wirausaha (Idea, Product, Marketing atau yang disebut IPM). Kolaborasi antar-stakeholders pada setiap tahap disesuaikan dengan tugas dan fungsi maupun kapasitas yang dimiliki. Kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan tidak hanya untuk mengidentifikasi potensi desa, mengusulkan ide usaha, membuat rencana usaha, melaksanakan workshop, melakukan monitoring/evaluasi dan penyempurnaan, namun juga untuk menumbuhkan semangat inovasi di kalangan masyarakat desa. Aktivitas kolaborasi tersebut dilakukan melalui face-to-face dialogue, trust building, development of commitment and shared understanding.
Inovasi kedua berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disampaikan oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dengan inovasi Procurement Probity Advice (Pro-PA). Dijelaskan jika inovasi Probity Advice Pengadaan merupakan proses pemberian pendapat atau saran yang dapat dilakukan pada setiap tahapan pengadaan sebagai upaya pencegahan pelanggaran integritas, rendahnya kualitas, dan nilai manfaat barang/jasa pemerintah serta kerugian keuangan negara.
Probity Advice merupakan proses pendampingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjunjung prinsip kebenaran, kejujuran, dan integritas. Dengan Probity Advice, mampu memberikan saran terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, melalui implementasi Probity Advice secara konsisten maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai oleh pemerintah yang pada akhirnya pelayanan publik juga akan menjadi lebih baik.
“Tujuan dari inovasi Probity Advice adalah terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik pada proses pengadaan barang/jasa dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelasnya.
Selanjutnya inovasi Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin yang mempresentasikan inovasi menjelaskan sistem Informasi ZPPI dalam gawai elektronik ini merupakan suatu inovasi baru yang menggunakan data satelit penginderaan jauh yang mampu memberikan informasi yang dekat real-time, mendukung wilayah yang luas, cepat, mudah, dan murah. Sistem penyediaan dan diseminasi informasi telah dibuat mulai dari penerimaan, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyampaian informasi ke pengguna. ZPPI atau informasi lain terkait operasi penangkapan ikan, disamping itu waktu operasi penangkapan ikan menjadi lebih efisien dan produktivitas nelayan serta hasil tangkapan ikan meningkat.
Inovasi ini memiliki manfaat dan efektifitas dalam operasi penangkapan ikan oleh nelayan. Kebutuhan informasi akurat sangat dibutuhkan oleh nelayan, khususnya informasi ZPPI dengan dilengkapi jenis ikan bersama potensi. Salah satu tantangan klasik sektor perikanan tangkap di Indonesia adalah kesulitan nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan. Selama ini, nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam penangkapan ikan.
Presentasi selanjutnya oleh Provinsi Jawa Barat yang mendominasi melalui tiga inovasi, dengan diawali inovasi Aplikasi Samsat Mobile Jabar (Sambara) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan manajemen layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jabar terkendala oleh jauhnya jarak layanan fisik Samsat dari pemukiman dan tempat kerja penduduk akibat letak dan kondisi geografis Jabar, serta keterbatasan SDM juga semakin memperlama antrian fisik untuk membayar PKB.
Berdasarkan permasalahan tersebut, tahun 2017 diluncurkanlah aplikasi Sambara yang menyediakan fitur lengkap pelayanan PKB digital telah memangkas rantai birokrasi pelayanan publik, meningkatkan literasi pajak masyarakat, dan mempermudah membayar pajak kendaraan. Sambara menghilangkan tahapan pemeriksaan berkas yang boros waktu, biaya, dan SDM. Hal ini selaras dengan tema inovasi pelayanan publik tahun 2020 yaitu, transfer pengetahuan untuk percepatan inovasi pelayanan publik dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan dan Indonesia maju.
“Tujuan inovasi aplikasi Sambara mempermudah masyarakat mengecek informasi PKB berdasarkan nomor polisi, membayar PKB, serta mengetahui informasi pelayanan Samsat dan jadwal Samsat Keliling,” ujarnya.
Inovasi selanjutnya One Pesantren One Product (OPOP), program ini adalah pemberdayaan (enabling, empowering, dan protecting) kemandirian ekonomi pesantren melalui penciptaan produk unggulan dan pengembangan koperasi dan usaha pesantren. OPOP dilaksanakan dengan Pentahelix melalui kompetisi rencana usaha yang memperhatikan pemerataan dan masif, komprehensif dan sistematis, integratif serta berkelanjutan. Pemilahan peserta, dimulai saat pendaftaran melalui metode self assessment, dengan kategori start-up (usaha pemula) dan scale up (usaha pengembangan).
Program OPOP sangat penting membangun kemandirian pesantren secara ekonomi agar bisa membiayai kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana pesantren. 8.264 pesantren, 783.248 santri, dan 58.699 kyai dan ustadz di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat akan mendapatkan manfaat dari kemandirian ekonomi ini berbasis pada potensi masing-masing pesantren.
Inovasi terakhir dari Provinsi Jabar adalah Sibulubabeh, dimana inovasi diawali dari masalah rendahnya produktivitas kebun petani yang rata-rata baru mencapai 75% dari standar optimal 2 ton/ha, di antaranya disebabkan oleh tanaman yang sudah tua dan rusak serta penanganan teknis budidaya yang tidak sesuai dengan Good Agricutural Practices (GAP). Sibulubabeh hadir dengan tujuan untuk percepatan produksi benih, transparansi distribusi, mengukur keberhasilan, dan merespon kebutuhan benih, pemberdayaan masyarakat, mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sibulubabeh merupakan model produksi, distribusi, dan evaluasi bantuan benih dari pemerintah kepada pekebun. Sebelum ada Sibulubabeh, jarang sekali permintaan benih dipenuhi karena sangat terbatas, distribusi kurang transparan, dan tidak jelas perkembangannya (mati, tumbuh baik, dan berproduksi).
Selanjutnya, inovasi datang dari BUMN, yakni BPJS Ketenagakerjaan dengan inovasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kembali Bekerja (Return to Work/RTW). Inovasi tersebut merupakan pengembangan Program JKK yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan atau berpotensi cacat. Adanya RTW ini diharapkan meningkatkan produktivitas pekerja setelah mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
Tahap Presentasi dan Wawancara KIPP Tahun 2020 hari keempat ditutup dengan inovasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI hadir dengan Terobosan Sosialisasi Penempatan Mandiri Taiwan (Tersemat) Melalui Penerapan Special Placement Program to Taiwan (SP2T). Inovasi ini mengoptimalkan konektivitas dan integrasi sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan sistem di perwakilan RI. Inovasi ini menghasilkan outcome penempatan PMI berbiaya murah dan tidak membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit-belit. (byu/HUMAS MENPANRB)
