Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat memberikan laporan dalam peresemian MPP Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (07/12).
PURWAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purwakarta hadir dengan 185 jenis layanan yang siap melayani masyarakat sekitarnya. Kehadiran MPP ke-31 di Indonesia dan ketiga di Jawa Barat ini adalah langkah transformasi serta perbaikan pelayanan publik.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan bahwa MPP yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo ini menyediakan pelayanan dari 34 instansi. Rinciannya terdiri dari 10 instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, 16 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta 8 instansi BUMN dan BUMD, dengan 185 jenis pelayanan.
“Diantaranya adalah layanan perizinan dan non-perizinan, administrasi kependudukan, penerbitan paspor, pelayanan Taspen, pembayaran pajak dan restribusi, serta layanan lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam satu tempat dengan mudah, cepat, terjangkau, aman dan nyaman,” ujarnya saat peresmian MPP Purwakarta, Jawa Barat, Senin (07/12).
Dijelaskan bahwa beragam inovasi layanan hadir di MPP tersebut, diantaranya terdapat Pojok Baca Digital (Pocadi) yang merupakan sumbangan dari Perpustakaan Nasional RI. Kemudian ada layanan pojok info wisata digital, dengan fungsi memberikan informasi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Diharapkan masyarakat atau wisatawan dapat mendapat informasi seputar tempat wisata, kuliner, dan penginapan secara digital.
Layanan lainnya adalah Kemudahan Istimewa Pernikahan (Mustika Madukara) yang merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi memberi kemudahan bagi pasangan calon pengantin, khususnya dari masyarakat kurang mampu. Mustika Madukara hadir dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. "Para calon pengantin yang akan menikah di MPP tidak dikenakan biaya, bahkan akan diberikan hadiah berupa bulan madu gratis," ungkap Anne.
Menurutnya, MPP merupakan sebuah upaya meningkatkan pelayanan publik dan investasi pada wilayahnya, sesuai dengan prioritas visi misi Bupati Purwakarta dalam sembilan langkah mewujudkan Purwakarta Istimewa. Selain itu, kehadiran MPP juga diharapkan menjadi salah satu inovasi dan solusi untuk tetap memberikan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19.
MPP Purwakarta diberi nama Bale Madukara, dimana ‘bale’ dalam bahasa Sunda artinya gedung atau bangunan, dan ‘madu’ merupakan akronim dari Manajemen Pelayanan Terpadu, serta ‘kara’ yang berarti Purwakarta Istimewa. “Nama Bale Madukara memiliki arti sebagai bangunan gedung tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi guna mewujudkan Purwakarta Istimewa,” jelas Anne.
Pembangunan MPP juga tidak lepas dari unsur kebudayaan, seperti nama Madukara yang berasal dari seni pewayangan. Penggunaan nama juga diikuti dengan desain ruangan yang menggunakan ornamen wayang golek dan batik khas Purwakarta. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya Pemkab Purwakarta dalam menerapkan sekaligus melestarikan kebudayaan Sunda.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan apresiasi atas upaya perbaikan pelayanan masyarakat melalui MPP. Diharapkan keberadaan MPP akan memberi kemudahan, kecepatan pelayanan, serta keringanan biaya. Arsitektur MPP Purwakarta yang kaya akan budaya diharapkan dapat terus dipertahankan meskipun ada perubahan zaman.
“Perubahan zaman menuntut kita juga harus mengikuti perubahan tersebut, namun tidak boleh meninggalkan yang baik, seperti adat istiadat. Tetap melestarikan hal yang lama, namun kembangkan inovasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
