Suasana acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP di Istana Wakil Presiden, Senin (05/12).
JAKARTA – Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang memilih untuk mengubah mindset para aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Provinsi Jawa Tengah agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
“Tantangan pertama ini adalah mengubah mindset untuk melayani masyarakat dengan baik. Sekarang itu ekspektasi publik jauh meningkat. Maka seluruh ekspektasi itu kita dorong agar ASN punya ide-ide untuk merespons ekspektasi publik ini,” jelas Ganjar di sela-sela kegiatan Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP pada awal pekan lalu.
Ganjar juga menyampaikan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan untuk perbaikan pelayanan publik di Jawa Tengah adalah dengan mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaring komplain dari masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat.
Apa yang dilakukan tersebut ternyata mampu mendorong ASN untuk dapat mengubah diri untuk memberikan pelayanan terbaik dan kemudian melakukan inovasi dalam proses pelayanan publik. Ini juga terlihat dari jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dihadir di wilayah Jawa Tengah. Sebanyak 21 dari 35 kabupaten dan kota atau sebesar 60 persen telah memiliki MPP.
“Mengubah mindset ini sulit, tapi bisa kita dorong. Dengan adanya masukan dan komplain dari masyarakat, maka pelayanan publik di Jawa Tengah dapat terus berbenah untuk meningkatkan kualitasnya dalam melayani masyarakat,” ungkap Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 ini.
Berbeda daerah, berbeda pula pendekatannya. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat beserta jajarannya. Paham akan daerahnya memiliki tantangan topografi yang beragam, membuat Anwar memikirkan bagaimana agar masyarakat di Tanjung Jabung Barat mendapatkan pelayanan yang baik, murah, dan cepat.
Berkoordinasi dengan seluruh OPD menjadi langkah awal yang diambil untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Tantangan topografi kemudian diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur, dilanjutkan dengan membangun desa-desa yang masih blank spot dan membangun jaringan listrik.
Tantangan di daerahnya itu ia jawab dengan mendirikan MPP yang diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. “Dengan demikian, akses masyarakat menjadi jauh lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan, khususnya di MPP yang telah berdiri sejak 2019 ini. Hadirnya MPP dengan 156 jenis pelayanan dari 20 instansi menjadi salah satu misi kami untuk melakukan pelayanan publik prima yang murah dan cepat,” jelas Anwar.
Tantangan lain juga dihadapi oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat ingin menghadirkan MPP di wilayahnya. Dewanti menyampaikan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan MPP.
Pada awalnya, OPD di Kota Batu belum memiliki pemahaman yang sama akan perlunya MPP. Hal ini memerlukan komitmen kuat dari kepala daerah untuk memberikan sosialisasi agar jajarannya paham akan pentingnya MPP.
“Komitmen dari kepala daerah untuk dapat menyampaikan kepada seluruh jajarannya bahwa MPP itu sebuah keniscayaan yang sangat penting agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian diikuti dengan pembuatan regulasi untuk membangun MPP,” ungkap Dewanti.
Dewanti berharap keberadaan MPP bisa menjadi fasilitas yang lebih baik untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Berdirinya MPP juga akan membuat kerja pemerintah lebih efektif dan efisien dalam melayani warga Kota Batu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Batu melalui peningkatan investasi sesuai salah satu program reformasi birokrasi tematik.
“Semoga MPP ini terus dijaga keberadaannya dan dapat terus ditingkatkan kualitasnya untuk bisa melayani masyarakat Kota Wisata Batu,” pungkasnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
