Eko Prasojo (kanan) dan JB Kristiadi saat melakukan wawancara Top Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Kementerian PANRB, Selasa (10/07)
JAKARTA – Terciptanya inovasi pelayanan publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, tak lepas dari peran pucuk pimpinan instansi pemerintah dalam membenahi birokrasi. Bahkan, menurut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Eko Prasojo, reformasi birokrasi berasal dari pimpinan tertinggi suatu instansi. “Reformasi birokrasi harus berasal dari kepemimpinan yang kuat,” ujar Eko seusai wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sesi kedua, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/07).
Karena itu mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengapresiasi kehadiran pucuk pimpinan instansi pemerintah yang unit kerjanya ditetapkan dalam Top 99 inovasi pelayanan publik 2018. Eko juga menyatakan harapannya kepada para pimpinan, baik Menteri, Kepala Daerah, maupun Kepala Badan dan Lembaga dalam sesi wawancara ini.
Menurutnya, selain menunjukkan komitmen pada perubahan yang sudah diciptakannya, kehadiran pucuk pimpinan juga merupakan bentuk apresiasi dan perhatian terhadap para stafnya yang telah melakukan inovasi dan masuk Top 99. “Bagi kami, kehadiran pimpinan juga suatu penghargaan. Kita berharap pimpinan bisa hadir dalam sesi presentasi dan wawancara ini,” imbuh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini.
Seperti halnya Ketua Tim Panel Independen JB. Kristiadi, Eko Prasojo melihat dalam dua hari mewawancarai Top 99 ini, Eko melihat adanya peningkatan penciptaan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat. “Ini keberhasilan yang menjadikan pelayanan itu semakin transparan, akuntabel, proses yang cepat, dan tidak berada di ruang yang gelap,” ujarnya.
Eko juga menilai bahwa Top 99 2018 ini banyak inovasi pelayanan publik yang fokus pada penerapan teknologi informasi. Hal itu tenu tidak salah, tetapi harus dipahami juga bahwa tidak seluruh inovasi harus berkaitan dengan teknologi informasi. “Bisa saja inovasi dalam pelayanan sosial, seperti bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pengentasan pengangguran, dan sebagainya,” lanjutnya.
Pada sesi dua ini, ada tiga inovasi yang dipresentasikan dari Kementerian Perindustrian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Kementerian Perindustrian mengenalkan inovasi bernama Dalang Ki Katon, yakni kependekan dari Daur Ulang Kemasan Minuman Karton. Dalang Ki Katon ini dikelola oleh Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perindustrian.
Kepala BBPK Andoyo Sugiharto menjelaskan, inovasi ini bekerjasama dengan Tetra Pak untuk melakukan daur ulang kemasan minuman karton. “Kalau semula hanya menjadi produk kertas dan karton, dengan inovasi ini dikembangkan menjadi partikel board, atap, mebel, kotak sampah, stationary, bahan bangunan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Salah satu buah dari inovasi ini, pada 2017, Tetra Pak mendirikan rumah baca di Cirebon yang sebagian besar bangunannya berasal dari hasil daur ulang ini. Misalnya, atap bergelombang, papan lapisan, kursi, dan meja. Ini membuktikan bahwa meski terbuat dari bahan daur ulang, hasilnya tetap kuat, aman dan nyaman untuk digunakan.
Inovasi berikutnya adalah Mobile JKN: Layanan dalam Satu Genggaman milik badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda, mobile JKN dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan informasi-informasi terkait program JKN kepada masyarakat dalam suatu paket aplikasi terpadu berbasis Android yang dapat diakses dimanapun kapanpun.
Dengan adanya aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, diharapkan masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, hanya untuk mendapatkan informasi terkait program JKN atau sekadar mengubah data, faskes tingkat eprtama dan lain-lain. “Dengan demikian sehingga masalah terkait kepadatan antrean di kantor cabang berkurang,” ujarnya.
Inovasi terakhiryang dipresentasikan adalah INTIP DAQU yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). INTIP DAQU merupakan akronim dari Information Tracer of Intellectual Property and Document Accountability Inquiry.
Kepala LIPI L.T. Handoko menjelaskan, platform ini berbasis open source dan memiliki konsep sebagai media berbagi informasi teknologi berupa hasil penelitian LIPI yang telah mendapat perlindugan kekayaan intelijen. “Platform ini merupakan satu-satunya media pengelolaan KI secara online dan terintegrasi di Indonesia sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara 24 jam seminggu,” ujarnya.
Selain itu, efek penggunaan platform ini terbukti telah meningkatkan produktivitas lisensi dan paten di LIPI. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, perolehan paten LIPI hampir mencapai 300 paten. (don/HUMAS MENPANRB)
