Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan dalam kegiatan Sapa ASN di Kabupaten Klaten, Kamis (22/02).
KLATEN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melaksanakan kegiatan sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan tersebut Menteri Anas mengajak para abdi negara di Kota Seribu Mata Air ini dapat ikut serta mewujudkan birokrasi berkelas dunia, dimana dalam pelaksanaannya perlu didukung SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi muaranya.
“Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan,” ujarnya di Pendopo Klaten, Kamis (22/02).
Disampaikan bahwa dalam mengakselerasi birokrasi berkelas dunia perlu menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni fokus terhadap penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.
Mantan Bupati Banyuwangi ini turut mengapresiasi nilai Indeks RB Kabupaten Klaten yang mengalami peningkatan dan berada pada kategori BB (Sangat Baik). Begitu juga dengan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Klaten berada pada kategori B (Baik). Pihaknya juga mendorong Kabupaten Klaten dapat meningkatkan capaian indeks RB dan SAKIP agar dapat memberikan pelayanan berdampak bagi masyarakat.
Mewujudkan birokrasi berkelas dunia juga perlu ditopang dengan SDM yang baik, oleh karenanya rekrutmen ASN kedepan diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Arah kebijakan untuk pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan, selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah sesuai mandat UU No. 20/2023.
Pada kegiatan sapa ASN Kabupaten Klaten, dirinya juga berpesan jika dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penyelenggaraan SPBE yang baik. SPBE tidak harus selalu menambah aplikasi. Setiap inovasi atau fungsi baru dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada, tanpa perlu menciptakan aplikasi baru yang terpisah.
Berkenaan dengan hal tersebut saat ini pemerintah tengah membangun portal nasional dengan sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
“Kita berharap kedepan ada pemangkasan proses bisnis birokrasi di seluruh Indonesia, terutama di Klaten. Sehingga kedepan layanan-layanan masyarakat akan lebih mudah, dibantu dengan program digitalisasi,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah membuat roadmap RB Kabupaten Klaten dengan menyesuaikan dengan RB Nasional dengan menerbitkan peraturan bupati. Berkaitan dengan perolehan nilai indeks RB dengan kategori BB (Sangat Baik) dan nilai SAKIP dengan kategori B (Baik) merupakan hasil dari kolaborasi dengan forkopimda. Komitmen perbaikan layanan pelayanan publik juga telah dilakukan dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 140 layanan dari 25 instansi.
“MPP diharapkan menjadi pusat pelayanan yang terpadu, memberikan kemudahan masyarakat yang ingin memperoleh layanan. Lokasi juga strategis untuk diakses masyarakat Kabupaten Klaten, serta adanya fasilitas penunjang lain yang tersedia untuk para pemohon layanan,” jelasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
