JAKARTA – Keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas, berkarakter, dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Bukittinggi tergerak membangun inovasi Sekolah Keluarga sebagai wadah bagi masyarakat untuk memahami fungsi keluarga, dengan memprioritaskan keluarga yang rentan secara ekonomi maupun sosial.
Sekolah Keluarga bertujuan mengembalikan fungsi suatu keluarga dengan menyatu-padukan pola pembinaan kepada anggota keluarga yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. “Sasaran kita supaya ibu rumah tangga semakin cerdas serta mampu memahami permasalahan dan kondisi sosial yang ada,” ujar Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias saat wawancara Bersama Tim Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum lama ini.
Guna mewujudkan ketahanan keluarga, maka fungsi keluarga dijabarkan dalam beberapa materi yang terkait langsung dengan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam suatu modul. Materi diuraikan secara praktis kepada peserta sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal yang ada sehingga mudah dipahami dan menjawab banyak persoalan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungannya masing-masing.
Salah satu materi yang diberikan adalah cara mendidik anak yang disesuaikan dengan umur. Hal ini dilakukan agar ibu dapat mendorong proses tumbuh kembang anak sekaligus menjauhkan anak dari pengaruh buruk. “Perlindungan kepada anak juga kami utamakan, supaya anak tetap sekolah dan tidak terjerumus, baru kemudian aspek ekonominya kami perkuat,” imbuhnya.
Selain itu, para peserta diajarkan keterampilan dan pemasaran produk sesuai perkembangan zaman sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan kepada dua angkatan, diperoleh hasil 88 persen peserta memahami dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada keluarga dan lingkungannya.
Inovasi yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini diinisiasi karena timbulnya permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bukittinggi dengan harapan dampak ketidakstabilan sosial bisa diantisipasi sedini mungkin. Sebelum terbentuknya Sekolah Keluarga, permasalahan sosial di Kota Bukittinggi teridentifikasi meningkat sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidakstabilan sosial.
Contohnya, kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meningkat dari 20 kasus tahun 2016, menjadi 48 kasus di tahun 2017. Angka perceraian meningkat dari 537 kasus pada tahun 2016 menjadi 576 kasus pada tahun 2017 dan masih banyak lagi persoalan sosial lainnya. “Ada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, HIV, dan persoalan lain,” jelas Ramlan.
Inovasi ini membawa dampak positif dengan meningkatnya pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat. Dari aspek sosial, jaringan kepedulian yang kuat tercipta di lingkungan masyarakat karena para peserta saling berbagi ilmu dari Sekolah Keluarga. Dari aspek ekonomi, terbukanya peluang untuk membuka usaha dari rumah tangga. Dari aspek lingkungan, pelaksanaan Sekolah Keluarga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang berdampak menurunnya kasus sosial. (clr/HUMAS MENPANRB)
