Tangkapan layar paparan inovasi Menggapai Mimpi Sahabat Rimba dari Provinsi Yogyakarta dalam acara Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) yang digelar secara virtual, Selasa (27/10).
JAKARTA – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah ditetapkan sebagai percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) bersama dengan tujuh provinsi lainnya berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 94/2020 tentang Percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan akan mereplikasi dua dari empat inovasi yang diusulkan sebagai wujud keseriusan meningkatkan kualitas layanan di daerahnya.
Melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) yang digelar secara virtual, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memfasilitasi Pemprov Kalsel dan jajarannya melakukan sharing knowledge bersama empat inovator dari berbagai daerah. Para inovator tersebut mempresentasikan Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dari Kementerian Keuangan, Menggapai Mimpi Sahabat Rimba dari Provinsi Yogyakarta, Si Terpa Daya Jiwa dari Provinsi Jawa Tengah, dan Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas dari Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa tugas sebagai percontohan JIPP pada dasarnya adalah mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari fase pembentukan/penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. “Tujuan diselenggarakannya FRIPP adalah agar provinsi yang menjadi percontohan menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak signifikan bagi pencapaian target reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang sejalan dengan tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020,” jelas Diah, Selasa (27/10).
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini menambahkan pembinaan inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari kebijakan nasional reformasi birokrasi. Sebagai pilar perubahan di bidang pelayanan publik, saat inovasi pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan inovasi adalah penyelenggaraan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, baik di level regional, nasional, maupun internasional, serta per sektor atau bidang. Di tahun 2020, Kementerian PANRB menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, yang secara khusus diperuntukkan bagi delapan provinsi terpilih.
“Mengapa hanya delapan? Tujuannya agar proses replikasi berjalan secara fokus dan termonitor dengan baik setiap tahapannya. Juga agar keberhasilan pelaksanaan replikasi di delapan provinsi tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga dan daerah lain yang berminat melakukan replikasi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir mengatakan, kegiatan sharing knowledge dalam FRIPP ini dapat membuka wawasan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kalimantan Selatan. Pihaknya juga optimis dua dari empat inovasi yang diusulkan dapat segera direplikasi di Kalimantan Selatan.
“Dari empat itu sepertinya dua yang paling memungkinkan untuk bisa kami replikasi secepatnya tahun depan,” ujarnya.
Dua inovasi tersebut adalah Menggapai Mimpi Sahabat Rimba dari Provinsi Yogyakarta dan Mencerdaskan Si Miskin Menjadi Generasi Emas dari Provinsi Bali. “Dua inovasi tadi paling memungkinkan karena di Kalsel sudah ada inovasi sejenis tetapi memang banyak yang bisa dikembangkan dengan mencontoh dua inovasi tadi,” imbuhnya.
FRIPP bagi Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan penyelenggaraan keenam, dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Barat, dan Provinsi Gorontalo. Dijadwalkan, forum replikasi inovasi pelayanan publik ini juga akan dilakukan pada awal November untuk provinsi Sumatra Selatan dan Jawa Tengah. (rum/HUMAS MENPANRB)
