BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bandung, Rabu (25/01). Penyerahan LHE AKIP tahun 2016 ini dibagi menjadi tiga regional, di mana regional pertama mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat.
Regional I yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB, mewakili 172 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di regional I, terdapat satu Pemerintah Kota yanh mendapatkan predikat A dan tiga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat BB. Sementara 17 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat B, 81 Kabupaten/Kota berpredikat CC, 69 Kabupaten/Kota berpredikat C, dan satu Kabupaten dengan predikat D.
Pada kesempatan ini kota Bandung meraih predikat A, sedangkan kota Tanjung Pinang, kota Sukabumi, dan Kab. Karimun berhasil meraih predikat B.
Menteri PANRB, Asman Abnur, dalam pengarahannya, mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Namun dirinya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan hasil maksimal agar mengoptimalkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya.
Menteri Asman juga menekankan kepada seluruh pentingnya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dengan mengubah mind set bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keseriusan dan komitmen pimpinan instansi pemerintah juga menjadi perhatian yang ditegaskan oleh Menteri Asman guna mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.
"Saya mengharapkan Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih serius lagi untuk memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil," tegasnya. (ars/arl/Humas MENPANRB)
