(MenPANRB Asman Abnur saat menyerahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius di Kantor BNPT, Jakarta (Selasa, 07/02))
JAKARTA – Sesuai dengan amanah Presiden RI, Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak boleh hanya sekedar judul, melainkan sebuah langkah konkret yang harus diimplementasikan oleh para seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Demikian ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat pengarahan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BNPT Melalui Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BNPT di Kantor BNPT, Jakarta (Selasa, 07/02).
Dalam kegiatan ini MenPANRB juga secara resmi menyerahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.
“Birokrasi jangan boros, harus ikuti konsep money follow program, dan saat bekerja para birokrat jangan berorientasi pertanggungjawaban” ujar Menteri Asman.
Menurut Menteri Asman, pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik harus berlandaskan birokrasi yang efisien, efektif, serta akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat dapat langsung merasakan manfaat serta hasil kerja pemerintah.
Lebih lanjut lagi, MenPANRB meminta kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan BNPT, untuk meningkatkan kinerjanya terlebih dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Diharapkan kinerja BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia dapat lebih efektif dan secara nyata mengamankan negara dari ancaman terorisme dari segala aspek bidang baik itu sosial, ekonomi, juga pendidikan.
Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Komjenpol Suhardi Alius menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada MenPANRB yang telah menyerhakan SOTK BNPT yang baru. “Ini merupakan sebuah wujud komitmen dalam penguatan serta pembenahan birokrasi,” ujar Suhardi.
Lebih lanjut lagi, Suhardi menyatakan untuk mewujudkan pelayanan publik baik terutama dalam melindungi negara dari ancaman terorisme, BNPT dituntut untuk memiliki integritas demi terwujudnya sebuah badan yang profesional dan akuntabel.
Menurut Suhardi, untuk mewujudkan integritas tersebut, sesuai dengan Visi dan Misi dari Kemenpolhumam, BNPT saat ini bertugas mengkoordinatori 27 lembaga badan terkait yang memiliki korelasi dengan isu terorisme, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perencanaan serta pemetaan output ideologi yang akan melindungi masyarakat dari bahaya terorisme dari seluruh aspek.
Ditambahkannya lagi, dengan SOTK ini, BNPT akan membuat miniatur institusi yang terdiri dari TNI/Polri, Kementerian Luar Negeri serta instansi lainnya untuk meningkatkan prestasi kinerja BNPT yang saat ini sudah diakui lembaga dunia yaitu Persatuan Bangsa-bangsa. Untuk itu BNPT berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM aparatur bersamaan dengan momentum Reformasi Birokrasi demi mewujudkan BNPT yang profesional dan berintegritas.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB Rini Widyantini serta seluruh pejabat di lingkungan BNPT. (arl/ Humas MenPANRB)
