Plt. Menteri PANRB Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Reviu Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting T.A 2022 di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (11/08).
JAKARTA – Diantara beberapa program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, penurunan stunting menjadi salah satu program strategis karena terkait dengan pembangunan manusia. Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD menyampaikan, program strategis ini perlu dikawal dengan implementasi asas akuntabilitas demi pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government).
“Langkah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengawal akuntabilitas Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting ini adalah langkah yang strategis dan tepat,” ujar Mahfud dalam Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (11/08).
Bentuk pengejawantahan dari asas akuntabilitas berorientasi pada hasil dalam penggunaan anggaran negara adalah dengan memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta ketepatan penggunaannya. Pelaksanaan program tidak boleh lagi menggunakan pendekatan money follow function, tetapi harus money follow program, serta program harus follow impact/result.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Mahfud menguraikan, untuk memastikan Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting berdampak dan penggunaan anggarannya akuntabel, terdapat lima hal konkret yang perlu dikawal oleh BKKBN. Pertama, memastikan indikator keberhasilan program penurunan stunting harus tepat dan menggambarkan hasil.
Kedua, memastikan target masyarakat yang menjadi penerima manfaat sudah ditetapkan secara tepat, berdasarkan data empiris yang didapat oleh Tim. Ketiga, memastikan tercipta collaborative working dalam pelaksanaan program tersebut.
“Penurunan stunting ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh BKKBN, karena bersinggungan dengan tugas dan fungsi beberapa instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah,” imbuh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut. Keempat, rincian kegiatan dari Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting harus betul-betul tepat.
Alokasi anggaran terbesar harus dipastikan pemanfaatannya untuk kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung. Jangan sampai biaya administrasi dan pendukung lebih besar dari pada biaya yang secara langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. “Terakhir, pastikan BKKBN dan seluruh jajaran pimpinan memantau secara aktif keberhasilan program ini agar program yang dijalankan bisa terlaksana secara efektif,” tandas Mahfud.
Peraturan Presiden No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah mengamanatkan penetapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Strategi Nasional tersebut dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kominfo untuk berkoordinasi dalam melakukan konvergensi semua program tersebut untuk percepatan penurunan stunting,” tutur Hasto.
Berdasarkan laporan World Bank, Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia masih berada di urutan keenam untuk wilayah Asia Tenggara. Hasto menjelaskan bahwa HCI mengombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, dan kesehatan termasuk isu stunting.
“Komponen kesehatan balita yang ditentukan oleh keluarga menjadi kontributor terbesar dalam meningkatkan HCI. Tugas teman-teman BKKBN di daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa memberikan harapan yang besar terhadap kenaikan kualitas SDM kita dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045,” pungkas Hasto. (del/HUMAS MENPANRB)
