JAKARTA – Tatanan normal baru yang sudah mulai diterapkan di Indonesia merupakan langkah pemerintah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat juga tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi new normal.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan tatanan normal baru sejatinya menekankan pada dua perspektif. Pertama yaitu produktif, dimana masyarakat dapat kembali beraktivitas dan menjalankan usahanya sehingga perekonomian dapat bertumbuh kembali. Kedua, yaitu aman dari Covid-19. Artinya kita harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dalam setiap aktivitas yang kita lakukan.
“Keduanya menunjukkan semangat pemerintah dalam meniadakan dikotomi antara kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri di Masa Pandemik & New Normal, secara virtual, Rabu (24/06).
Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 sangat luas dan multidimensional. Oleh karena itu, semua sektor harus melakukan perubahan dalam perspektif sistem kerja mereka, termasuk dalam pemerintahan. Diah mengimbuhkan strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelayanan publik dalam tatanan normal baru telah dilakukan.
Diantaranya, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dengan memanfaatkan TIK, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan pelayanan, memastikan kualitas output dari produk layanan baik online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan, dan melakukan pelayanan prima dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
Ia menambahkan, ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari pandemi Covid-19. Pertama, perubahan perilaku dan budaya. Melalui penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO), pegawai tidak perlu hadir di kantor secara fisik (cukup hadir secara virtual), tetapi dapat terhubung melalui pemanfaatan TIK. Kedua, reformasi pelayanan, dimana pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online. Hal ini mendorong penyederhanaan proses bisnis dan SOP yang berujung pada kemudahan proses perizinan dan non perizinan.
Ketiga, penghematan anggaran belanja pemerintah. Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk berpikir kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas. Keempat, sinergitas dan kolaborasi. Melalui penanganan Covid-19 dapat disimpulkan bahwa usaha memerangi pandemi Covid-19 dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara seluruh komponen masyarakat, pemerintah maupun swasta. Kelima, inovasi dan terobosan baru menjadi sebuah kebutuhan. "Artinya adalah dibutuhkan kreativitas dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan inovasi yang bisa menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Diah mengapresiasi pelaksanaan Seminar Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja tersebut. Menurutnya, hal ini membuktikan komitmen Kementerian Kesehatan melalui Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) yang tiada henti melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara cepat dan masif sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali tanpa rasa khawatir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Saya sangat mengapresiasi karena kegiatan ini dapat memberikan informasi yang akurat, relevan dan aktual mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja pada masa pandemi dan new normal,” pungkas Diah.
Seminar Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri di Masa Pandemik dan New Normal merupakan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes Kartini Rustandi, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK) Kemenkes Usman Sumantri yang diwakili oleh Kepala Pusat Pelatihan SDMK Achmad Soebagjo Tancarino, Kepala BBPK Ciloto Kemenkes Tri Nugroho, Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Arif Sumantri, serta Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Robiana Modjo. (del/HUMAS MENPANRB)
