BOGOR - Banyak permasalahan yang membuat birokrasi di Indonesia berjalan lambat sehingga perlu dilakukan reformasi birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berharap para peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) membuat inovasi untuk memperbaiki birokrasi.
“Kenapa instansi (birokrasi) ini lambat. Tolong dipikirkan inovasi yang perlu dibuat,” ujar Menteri PANRB saat penutupan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II Angkatan I Mahkamah Agung di Bogor, Jumat (16/12).
Peserta yang telah lulus Diklatpim adalah para pemimpin perubahan. Asman mengatakan para peserta Diklatpim dapat menjadi motor penggerak perubahan bagi organisasi.
“Perubahan paling gampang dari pimpinannya dulu. Kalau pimpinannya mau berubah, bawah-bawahnya pasti juga berubah,” ujarnya saat penutupan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II Angkatan I Mahkamah Agung di Bogor, Jumat (16/12).
Tantangan birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sudah semakin kompleks. Jika mengamati laporan The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis Word Economic Forum, daya saing Indonesia turun dari dari urutan ke 34 tahun lalu menjadi peringkat 37 dari 140 negara. Berarti Indonesia kalah dari tiga negara tetangga, yaitu Singapura di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand pada peringkat 32.
Selain itu, Indonesia telah memasuki babak baru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara di ASEAN lainnya.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, ASN dituntut untuk memiliki inovasi dan kreativitas, serta mampu melakukan reformasi birokrasi sebagai bagian dari perbaikan sistem pemerintahan. "Sekecil apapun itu, buatlah inovasi,” imbuhnya.
Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan bahwa model pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pimpinan telah menelurkan banyak inovasi. “Sekarang kita sudah mulai menuai. Banyak instansi pemerintah yang menyajikan inovasi yang luar biasa,” uajrnya
Pelayanan publik merupakan hal utama yang masih menjadi perhatian. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan percepatan kesejahteraan yang lebih nyata dan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan membuat pemerintah harus lebih sigap. Sebagai seorang pelayanan publik, ASN dituntut memiliki sikap dan perilaku yang melayani dengan baik.
Menurut Menteri Asman, setiap ASN harus memiliki jiwa entrepreneurship dan hospitality. "Jika kita lihat di lembaga-lembaga swasta yang profesional, hospitality ini sangat terlihat dan dirasakan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh ASN," ujar Menteri Asman. (rr/HUMAS MENPANRB)
