JAKARTA - Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menjamin kualitas serta kualifikasi para Aparatur Sipil Negara. Namun saat ini, lebih dari 60% pegawai negeri sipil yang aktif saat ini hanya berkemampuan administratif, sedangkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan profesional semakin tinggi. Oleh karena itu, kesempatan pendidikan bagi para ASN harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini.
"ASN butuh pendidikan yang baik, pengelolaan negara yang efektif dan efisien memerlukan ASN yang tidak hanya berkemampuan administratif," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menghadiri Rapat Pembahasan Kebijakan Pengalokasian Dana SWF untuk Pendidikan LPDP bertempat di Kementerian Keuangan, Jakarta (Rabu, 5/7).
Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB menyampaikan agar beasiswa LPDP yang disediakan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan putra-putri Indonesia, dapat secara signifikan dimanfaatkan untuk para PNS, sehingga angka aparatur yang berkemampuan dan berkeahlian dapat ditingkatkan.
"Kualifikasi ASN merupakan hal yang sangat krusial, oleh karena itu kesempatan pendidikan yang disediakan pemerintah melalui beasiswa LPDP kedepannya agar lebih diprioritaskan bagi para aparatur negara," ujar Menteri Asman.
Beasiswa yang dikelola pemerintah melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang. Pengelolaan dana abadi pendidikan ini bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antargenerasi.
Selain itu, LPDP juga bertujuan mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana. LPDP berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia. Beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus LPDP antara lain; teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial-budaya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga dihadiri oleh Menristekdikti M. Nasir, Mendikbud Muhajir Effendy, Wamenkeu Mardiasmo, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
