Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyalami Tim Panel Independen, usai mempresentasikan inovasi dari jajarannya
JAKARTA – Sejak tanggal 9 hingga 23 Juli lalu, 99 inovasi terbaik dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) telah mempresentasikan inovasinya di hadapan Tim Panel Independen. Para ahli menilai, inovasi dari seluruh jajaran pemerintah hingga badan dan lembaga negara semakin baik dan menjawab kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini.
Beragam inovasi dari para abdi negara ini mendapat banyak apresiasi dari para pakar. Mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), JB Kristiadi menilai, inovasi yang diciptakan saat ini semakin membumi dan menyentuh masyarakat hingga ke ‘akar rumput’. “Inovasi lebih membumi, lebih realistis, lebih mengena pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Doktor lulusan Sorbonne University, Perancis, ini juga mengapresiasi banyaknya inovasi yang berbasis teknologi informasi. Menurutnya, penggunaan teknologi sangat cocok di era yang serba digital ini. “Penggunaan IT ini adalah sebuah tuntutan,” imbuhnya.
Namun demikian, bukan berarti semua inovasi harus berbasis teknologi informasi (TI). Buktinya, sejumlah inovasi yang masuk Top 99 mengedepankan inovasi berupa penyuluhan langsung. Misalnya, inovasi yang bernama Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dari Pemprov Jawa Barat. Pada inovasi ini, ada sosok yang dipilih dan dilatih oleh Pemprov Jawa Barat untuk menjadi motivator bagi beberapa keluarga. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan sosial, perdagangan orang, maupun mengurangi tingkat perceraian.
Inovasi lain yang tidak berbasis IT adalah Siswa Pemantau Jentik oleh Anak Cerdik (Simpatik Anak Cerdik) yang diinisiasi oleh Pemkab Madiun, Jawa Timur. Inovasi ini menjadikan para siswa MIN 01 Madiun sebagai juru pemantau jentik nyamuk di masyarakat.
Beragamnya jenis inovasi mendapat perhatian dan apresiasi dari peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro. Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam sebuah inovasi merupakan hal yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Hal tersebut tentunya memiliki nilai plus dalam sebuah terobosan inovasi, karena dengan hal tersebut berarti daerah itu tidak mengabaikan kekayaan nilai-nilai budayanya sendiri.
Dengan demikian terobosan tersebut membangun sebuah sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah tersebut. “Dengan melibatkan nilai-nilai budaya dalam sebuah terobosan dapat membawa kebanggan tersendiri apabila tampil di kancah internasional,” anggota Tim Panel Independen yang sering mucul di televisi dengan analisis politiknya ini.
Dari kacamata yang berbeda, mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih menilai peserta KIPP 2018 banyak yang memunculkan inovasi yang berkaitan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Selain beragam, inovasi yang diciptakan saat ini juga untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang. “Kompetisi biasanya hanya bicara soal layanan saat ini. Tetapi sekarang sudah banyak yang memikirkan bagaimana di masa yang akan datang. Itu sudah dipikirkan dari sekarang,” imbuh Indah.
Pada tahun ini, jumlah inovasi yang diajukan dan masuk Sinovik sebanyak 2.824 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Evaluator. Jumlah ini menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3.054 inovasi. Namun menurunnya jumlah pengajuan inovasi ini tidak berarti penurunan kualitas. “Walau jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu, namun saya melihat bahwa kualitas inovasi-inovasi yang ikut dalam kompetisi ini meningkat,” ujar Anggota Tim Panel Independen KIPP 2018 Wawan Sobari yang merupakan akademisi dari Universitas Brawijaya Malang ini.
Tidak terjebak rutinitas
Satu hal yang menarik, hadirnya KIPP yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 ini membuktikan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi terjebak dalam rutinitas. Anggapan bahwa para ASN hanya melakukan pekerjaan yang bersifat business as usual ini terpatahkan dengan hadirnya kompetisi inovasi pelayanan publik ini.
Presiden Direktur Metro TV Suryo Pratomo menilai, inovasi semakin berkembang dan banyak daerah juga sudah banyak belajar dari daerah lainnya. “Yang lebih penting lagi, ternyata anggapan bahwa ASN tidak bisa melakukan terobosan dan hanya menerapkan business as usual, ternyata tidak benar. Begitu banyak inovasi yang baru,” ujarnya.
Terciptanya banyak inovasi ini juga tidak lepas dari peran, dukungan, serta komitmen dari para pimpinan instansi. Dalam tahapan wawancara ini, ada tiga Gubernur, empat Kapolda, Sekjen Kementerian/Lembaga, Bupati dan Walikota, Kepala Dinas yang mempresentasikan inovasinya di hadapan Tim Panel Independen.
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Eko Prasojo mengungkapkan, kehadiran pucuk pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik merupakan bentuk komitmen kuat impinan yang sangat dibutuhkan dalam reformasi birokrasi. Selain itu, kehadiran pimpinan juga sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap jajarannya. “Reformasi birokrasi harus berasal dari kepemimpinan yang kuat,” imbuh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini.
Mantan Wakil Menteri PANRB ini melihat adanya peningkatan penciptaan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat. “Ini keberhasilan yang menjadikan pelayanan itu semakin transparan, akuntabel, proses yang cepat, dan tidak berada di ruang yang gelap,” ujarnya.
KIPP 2018 menyisakan pekerjaan rumah bagi para inovator, khususnya bagi pemerintah daerah yang mengalami pergantian pimpinan pasca Pilkada serentak baru-baru ini. Pasalnya, tidak jarang kepala daerah yang baru memiliki kebijakan baru, dan sering mengabaikan inovasi yang sudah ada di era kepemimpinan sebelumnya.
Untuk itu, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mendorong seluruh pemda membentengi inovasi itu dengan Peraturan Daerah, sehingga kepala daerah baru tidak akan begitu saja menghilangkan inovasi yang sudah ada. “Yang masih agak mengkhawatirkan keberlanjutan dari kebijakan ini. Jangan sampai ganti Bupati atau Walikota, berganti juga kebijakannya, sehingga program tidak berlanjut,” tegas Tulus.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini akan dibukukan untuk kepentingan publikasi dan memudahkan daerah lain melakukan replikasi. Buku ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi para inovator yang masuk Top 99. Setelah tahapan presentasi dan wawancara ini, masih akan dilakukan kunjungan lapangan untuk menggali lebih dalam dan mengkonfirmasikan kebenaran inovasi itu dalam penerapan sehari-hari, sebelum dipilih menjadi Top 40.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Top 99, yang rencananya akan diserahkan oleh Menteri PANRB di Surabaya, akhir Agustus mendatang. Sedangkan penghargaan untuk Top 40 diharapkan bisa diserahkan oleh Bapak Presiden dalam rangkaian acara International Public Services (IPS) Forum pada bulan November mendatang. (don/HUMAS MENPANRB)
