Suasana rapat koordinasi Kedeputian Pelayanan Publik dengan jajaran Kepolisian RI, di Jakarta, Selasa (12/01).
JAKARTA – Pembinaan pelayanan publik di lingkup kepolisian masih terus dilakukan di tahun 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong layanan dari kepolisian dapat menjadi percontohan unit pelayanan prima.
Plh. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller mengatakan kondisi pandemi diharapkan tidak menyurutkan langkah untuk meningkatkan pelayanan. “Diharapkan tidak membatasi harapan bahwa polres-polres tetap bisa menjadi percontohan unit pelayanan prima untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepolisian yang sesuai perkembangan terkini,” ujar Jeffrey dalam Rapat Koordinasi Kedeputian Pelayanan Publik dengan jajaran Kepolisian RI, di Jakarta, Selasa (12/01).
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi. Meksi tetap telaksana, namun kegiatan-kegiatan pembinaan pelayanan publik akan mengalami perubahan dalam teknis pelaksanaannya misal dilakukan secara daring.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro RBP Srena Polri Irjen. Pol. Angesta Romano Yoyol menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian PANRB dalam pembinaan pelayanan publik harus tetap dilakukan. Para Kapolres harus memahami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.
“Mari kita lanjutkan pembinaan yang selama ini sudah dilakukan bersama Kementerian PANRB melalui kegiatan evaluasi pelayanan publik,” ungkap Yoyol yang sejak 16 November 2020 lalu mengemban amanat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Untuk diketahui, evaluasi pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2020 telah rampung diselesaikan dan telah diperoleh nilai indeks yang akan segera diumumkan pada awal bulan Februari mendatang. Hasil evaluasi ini, menurut Yoyol, akan sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran kinerja polres dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pada unit layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Dikatakan, bahwa para Kapolres yang memiliki prestasi baik dalam mewujudkan pelayanan prima akan diminta untuk berbagi pengetahuan (sharing knowledge) kepada Polres lainnya berdasarkan pengalaman dan upaya yang dilakukan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pembinaan kepada para calon Kapolres yang sedang menjalankan Pendidikan. Diharapkan dengan adanya percontohan Polres pelayanan prima, dapat memberikan motivasi dan inspirasi peningkatan kualitas pelayanan publik kepolisian yang lebih merata.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Noviana Andrina, Kepala Bidang Yanmas Baintelkam Polri Kombespol Gunawan, dan Kepala Bidang Anev Korlantas Polri AKBP Paula Sariwaty. (fik/HUMAS MENPANRB)
