Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Agus Uji Hantara saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Mekanisme Evaluasi ZI dan Survei Online ZI-RB 2020 secara daring, Selasa (25/08).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima 3.695 usulan unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Tingginya jumlah usulan ini dipandang sebagai pertanda positif karena adanya keseriusan instansi pemerintah mereformasi birokrasi.
Dari tahun ke tahun, jumlah usulan pembangunan Zona Integritas (ZI) selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah usulan pada tahun 2020 meningkat 39 persen dari tahun 2019. Bahkan pada tahun 2019 terjadi lonjakan dua kali lipat dari tahun 2018.
“Ini adalah bukti, orang-orang yang duduk di birokrasi memiliki semangat reform. Saya rasa ini adalah kompetisi yang sangat positif,” ujar Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Mekanisme Evaluasi ZI dan Survei Online ZI-RB 2020 secara daring, Selasa (25/08).
Dijelaskan, untuk meraih predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dari ribuan unit kerja yang diusulkan, hingga tahun 2019 baru terdapat 57 unit kerja WBBM dan 778 unit kerja WBK. Menurut Agus Uji, kegagalan instansi meraih predikat WBK/WBBM terdiri dari beragam faktor. Salah satunya adalah inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan.
“Tahun ini, kita secara khusus melakukan sosialisasi mekanisme evaluasi ZI agar unit kerja memahami fokus, tahapan, serta timeline sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada unit kerja yang belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Pertama, melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan.
Kedua, memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengelolaan media. Selanjutnya, menyusun peta risiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas.
Agus Uji juga mengajak unit kerja yang telah berhasil meraih WBK/WBBM untuk mau membagikan ilmu dan tips kesuksesannya pada unit kerja lainnya. “Tujuan akhir kita bukan hanya unit kerja yang bagus, tetapi Indonesia yang baik. Kita bekerja untuk Indonesia, dimulai dari yang kecil untuk mencapai tujuan yang besar,” terangnya.
Evaluasi ZI dan survei online ZI-RB tahun ini akan dimulai pada akhir Agustus dengan agenda seleksi administrasi dan survei eksternal (pengisian customer list). Evaluasi dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun dengan agenda mystery shopper, evaluasi lapangan/teleconference, panel Tim Kementerian PANRB, verifikasi oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI, serta panel Tim Penilai Nasional (TPN).
“Kami berharap semua proses evaluasi ZI dan survei online ZI-RB dapat berjalan dengan baik, sehingga pada Desember nanti kami sudah dapat melakukan penyerahan dan penyampaian laporan ZI,” tutupnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
